Misalnya tentang menguatnya ancaman terhadap penganut Syiah di Indonesia. Sebelum Luhut Panjaitan mengungkapkan adanya ancaman serangan fisik terhadap penganut Syiah di Indonesia pada 3 Desember 2015, sejumlah artikel terkait ancaman tersebut sudah ditayangkan di Kompasiana berbulan-bulan sebelumnya.
Politik Adu Domba: Warga Maya Pilih yang Mana?
Hampir bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke kantor PBNU, sebuah situs online menayangkan “berita” dengan judul “Hot!! Mendadak Panglima TNI Membuat Pernyataan Mengagetkan, "Tidak Takut Dipecat", Ada Apa?”. Sehari kemudian “berita” itu menyebar di media sosial, melintasi lini masa penggunanya. Sebaliknya, tidak satu pun media arus utama yang memberitakan isu ini.
Isu mengenai pencopotan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatannyasebenarnya sudah mulai berhembus sejak 3 November 2016 atau sehari jelang unras 411. Pada Hari itu Gatot memerintahkan kepada prajurit TNI yang dikomandoinya untuk tidak menembak pendemo.
Disebarluaskannya isu soal pencopotan Gatot dari jabatannya selaku Panglima TNI tentu saja bertujuan untuk membangun opini atau persepsi tentang adanya perpecahan antara Presiden Jokowi dengan Panglima TNI.
Mendengar beredarnya isu pencopotan Panglima TNI, Jokowi pun membantahnya. Jokowi menegaskan bahwa isu yang berkembang di media sosial maupun whatsapptersebut tidak benar.
"Ini saya mengajak Panglima karena itu. Berseliweran informasi-informasi seperti itu, isu berseliweran kanan-kiri seperti itu sehingga saya tadi mengajak Panglima, untuk menyampaikan, menegaskan, tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI. Tidak ada," kata Jokowi di Istana Negara pada 9 November 2016 sebagaimana yang dikutip KOMPAS.COM.
Mungkin Gatot tidak pernah menyangka kalau dirinya bakal dijadikan alat untuk memecah belah. Padahal, sejak masih memegang komando tertinggi di Angkatan Darat sampai menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot kerap mengungkapkan keresahannya tentang ancaman proxy war yang tengah mengintai Indonesia.
Gatot bukan satu-satunya pejabat negara yang pernah dijadikan alat untuk menciptakan proxy war. Setahun sebelumnya, himbauan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dikicaukan lewat akun Twitter @lukmansaifuddin pada 5 Juni 2015 diedit dan digunakan sebagai alat pemecah belah bangsa. Cicicuit Lukman yang aslinya “Warung-warung tidak perlu dipaksa tutup. Kita harus hormati juga hak mereka yang tak berkewajiban dan tak sedang puasa,” diedit denganmenghilangkan kata “juga”.
Hampir dua tahun sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarmo menjadi sasaran kemarahan lewat penyebarluasan sebuah foto hoax. Dalam foto yang mem-viral lewat media, termasuk media sosial, tersebut ditampilkan persyaratan penerimaan pegawai BUMN yang diskriminatif terhadap umat Islam, misalnya larangan berjanggut bagi lelaki dan berjilbab syar’i bagi perempuan.
Tentang editan kicauan Lukman dan foto hoax yang menyasar Rini ditulis dalam artikel “Kalau Tidak Mau Jadi Uka-Uka, Ikuti Ritual Ini Saat Bermedsos”. Dan, masih banyak lagi artikel yang menuliskan tentang upaya adu domba sesama anak bangsa, khususnya umat Islam dengan pemerintahnya, salah satunya artikel “Menghasut, Media PKS Piyungan Gunakan Nama Nabi”.
