![Patung Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional dan salah satu pesannya. (Sumber: yogyakarta.panduanwisata.id](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/05/01/khd-6-yogyakarta-panduanwisata-id-5ae868805e13736eaf7845d2.jpg?t=o&v=555)
Bisa. Tapi persoalannya, perusahaan yang punya potensi di masing-masing daerah, kemudian dimintai dana CSR-nya, biasanya persoalan yang dihadapi adalah trust. Perusahaan belum punya trust kepada Pemda untuk bisa mengelola dana CSR mereka.Â
Trust ini kan sudah terbangun dari mungkin cara kerja Pemda hari ini. Perusahaan kan juga sangat paham ketika mereka mengurus izin ternyata cukup sulit, kemudian banyak "ini-itu", lalu mereka juga harus mengeluarkan dana CSR untuk dikelola oleh Pemda, wah akan seperti apa nanti jadinya (nasib dana CSR) itu.
Sedangkan kalau bicara sistem, sebetulnya kita sudah kaya dengan sistem bagaimana supaya masyarakat bisa ikut terlibat. Ada agenda Sustainable Development Goals (SDG's) yang membuat agar semua pihak bisa terlibat dari mulai perencanaan pembangunan sampai evaluasi. Tagline SDG's itu saja kan bunyinya "No One Left Behind". (*)