Parlemen Australia: Peran House of Senate Pembatasan Mahasiswa Internasional

Keterkaitan Dengan Indonesia

Peran Senat sebagai lembaga pengawas dalam proses legislasi di Australia menunjukkan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan mahasiswa Internasional dan sektor pendidikan. Indonesia dapat memperkuat peran lembaga pengawas dalam pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi mahasiswa dan institusi pendidikan. 

Australia menunjukkan pentingnya konsultasi dengan sektor pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan terkait mahasiswa Internasional. Indonesia dapat menerapkan pendekatan serupa dengan melibatkan universitas, asosiasi pendidikan, dan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif.

Kedua negara tersebut baik Australia dan Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mengatur pendidikan tinggi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Australia memiliki badan ESOS untuk melindungi mahasiswa internasional, sementara Indonesia memiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengawasi dan mengatur pendidikan tinggi. 

Di Australia, Senat berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengawasi kebijakan pendidikan, sedangkan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga akreditasi berperan dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi. Keduanya menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah dalam menjaga standar pendidikan.

Kesimpulan 

Parlemen Australia yang menggunakan sistem bikameral terdiri atas House of Senate dan House of Representatives, memiliki peran penting dalam pembuatan dan pengawasan UU, termasuk dalam pembatasan pendaftaran mahasiswa internasional. Senat memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas yang kuat, melakukan amandemen dan peninjauan terhadap RUU untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan mahasiswa internasional dan sektor pendidikan. Melalui konsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan, Australia menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif, juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pendidikan tinggi yang relevan dan berkelanjutan.