Wasit Itu Bernama Bawaslu

Bisa dikatakan kualitas seorang wasit lah yang menentukan kualitas dari pertandingan yang dipimpin nya. Wasit yang tegas dan adil akan memberikan pertandingan indah dan bermutu, sebaliknya wasit yang tidak adil hanya memberikan tontonan pertandingan yang membosankan dan memancing amarah penonton. 

Ingat bagaimana sepakbola di tanah Air kita yang tidak maju dan tidak menarik ditonton di masa lalu, di saat liga sepak bola kita disinyalir diatur hasilnya oleh mafia judi bola bekerja sama dengan wasit.

Sebagaimana juga pertandingan olah raga, demikian juga ajang Pilpres dan Pilkada. Semua pihak yang berlaga di Pilpres maupun Pilkada ingin menang. Apalagi pemenang dalam Pilpres maupun Pilkada mendapat "hadiah" mandat kekuasaan dari rakyat. 

Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan ada paslon yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan demi kekuasaan. 

Rambu-rambu ditetapkan agar semua paslon mematuhi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kontestasi Pilpres maupun Pilkada. Dan sebagai wasit yang memastikan rambu-rambu dipatuhi oleh semua kontestan, dibentuklah badan pengawas yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu ini lah wasit selama penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada.

Sebagaimana pertandingan olah raga, wasit Pilkada juga diharapkan menjunjung tinggi keadilan dan ketegasan selama melaksanakan pengawasan. Wasit Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Sebaliknya wasit Pilkada yang berat sebelah, tidak adil, akan melahirkan kepala daerah yang tidak bermutu, yang bisa mengakibatkan kemunduran atau stagnasi pembangunan di daerah yang dipimpinnya. 

Sama seperti wasit pertandingan sepak bola, yang rentan terhadap suap untuk memihak tim tertentu, demikian juga Bawaslu tidak terlepas dari godaan suap menutup mata kecurangan yang dilakukan oleh paslon tertentu. Kita dengan mudah bisa memperoleh berita-berita di media berita online perihal Komisioner Bawaslu bahkan ketua Panwaslu yang ditangkap karena menerima suap. 

kasus-kasus tersebut antara lain : Ketua Panwaslu Kabupaten Garut ditangkap menerima suap untuk meloloskan salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. Seorang anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Riau tertangkap menerima suap dari seorang caleg DPRD Indragiri Hulu dalam Pileg tahun 2018 untuk menggelembungkan suara. 

Kemudian ada lagi berita 2 oknum komisioner Bawaslu di Kabupaten OKU yang ditangkap menerima uang suap miliaran Rupiah dalam Pileg 2024 dengan janji meloloskan caleg tertentu. Dan masih banyak kasus lain yang melibatkan oknum dalam Bawaslu lainnya (walaupun demikian, kita tetap menaruh harapan dan yakin masih banyak Komisioner serta anggota Bawaslu yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya).

Wasit yang harus nya menjaga tata tertib dan rambu-rambu selama Pilkada berlangsung, malah terbukti ada yang ikut melanggar rambu-rambu. Disini lah dibutuhkan pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja bawaslu di daerah masing-masing untuk memastikan seluruh jajaran Bawaslu di daerahnya bekerja dengan baik dan adil.

Seperti yang terjadi di Kota Bekasi beberapa waktu ini, Aliansi Ormas dan LSM di Kota Bekasi menaruh perhatian pada kinerja Bawaslu di Kota Bekasi agar terwujud pilkada yang Jujur agar lahir kepala daerah yang berintegritas tinggi.