Lalu ketidakjelasan informasi ini menjadi tanggung jawab siapa agar menjadi jelas? Sudah barang tentu pembuat dan pemilik program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan itu yang sudah sepatutnya menggencarkan penyebaran informasi yang jelas ke masyarakat, di berbagai kalangan, secara terus menerus. Misal dengan membuat program kontinu dalam bentuk presentasi atau dialog-dialog di televisi atau media cetak atau menuliskannya secara meyakinkan di situs resmi.
Setelah implementasi program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan sekian waktu, setahunan ini, sudah tentu ada banyak kendala, pertanyaan, perselisihan di lapangan. Nah, sudah saatnya penyelenggara menyadari itu, ada begitu banyak kekurangan informasi bagi peserta dan calon peserta BPJS Kesehatan untuk segera dituntaskan.
BPJS Kesehatan dan peserta berduit
Hal menarik kedua menyimak perbincangan dua sahabat tersebut di atas –akibat pemahaman sepotong-sepotong juga – adalah ketika si penanya ditanya, “Apakah orang yang sedang sakit itu tergolong miskin atau ‘mampu’?” Ia tidak menjawabnya.
Apa ada ketentuan berbeda menjadi peserta BPJS Kesehatan antara orang yang miskin dan yang mampu secara finansial? Tidak ada. Menurut aturan, ini program diperuntukkan bagi siapa saja warga negara Indonesia. Bahkan termasuk pekerja warga negara asing. Siapapun bisa menjadi peserta. Muda, tua. Laki, perempuan. Pekerja biasa, direktur perusahaan. Miskin, kaya. Jadi cukup terdaftar sebagai peserta dan membayar iuran, siapa saja peserta itu berhak atas manfaat yang diberikan.
Beberapa bulan lalu seorang sahabat juga ngomel, “Untuk apa sih orang yang mampu secara finansial menjadi peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yang seperti sekarang ini? Bukankah mereka yang kaya itu sebaiknya menjadi peserta atau pemegang polis, tertanggung, penerima manfaat dari perusahaan asuransi komersial saja yang preminya cukup besar itu?” Jawabnya, sebab aturannya memang begitu.
Seolah mewakili sahabat yang ngomel itu, saat ada kesempatan jumpa, saya pun bincangkan soal ini dengan seorang kawan penjual asuransi dari satu perusahaan asuransi komersial besar. Begini kata kawan saya itu, “Lho itu kan demi keadilan, miskin atau kaya, orang Indonesia atau pekerja asing di Indonesia, boleh menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menerima bantuan manfaatnya, bahkan kelak itu menjadi kewajiban bagi setiap warga negara, setiap orang di Indonesia. Kita tidak boleh anti orang kaya dong..” Saya pun mengangguk-angguk kepala soal ide keadilan itu. Juga soal tidak boleh anti orang tajir.
Tapi tentang kewajiban memiliki BPJS, saya penasaran. Saya bilang ke kawan saya itu, “Jika yang menjadi pertimbangan adalah kewajiban memiliki jaminan kesehatan bagi setiap warga negara, maka apa tidak lebih baik dapat diberlakukan ketentuan, jika seseorang dapat menunjukkan bahwa ia memiliki jaminan kesehatan lain, misal memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi komersial, yang manfaatnya tidak kurang dari yang diselenggarakan oleh pemerintah atau BPJS Kesehatan, maka boleh toh ia tidak diwajibkan mengikuti program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan lagi”
“Atau alternatif lain” lanjut saya, “Barangkali bijaksana juga jika dipertimbangkan bahwa, jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang model sekarang ini, hanya diperuntukkan bagi warga negara yang miskin, kurang mampu atau agak mampu secara finansial saja. Sementara bagi mereka yang mampu secara finansial atau kaya, bahkan sangat kaya, ada baiknya diselenggarakan jaminan kesehatan yang berbeda sesuai kemampuan finansial mereka, sehingga ada keseimbangan, terjadi subsidi silang. Hal mana akan membantu penyelenggara agar tidak mengalami defisit, seperti beberapa waktu lalu diberitakan, besar pembayaran klaim atas risiko yang terjadi melampaui besar penerimaan iuran”
“Ah sudahlah. Jangan perpanjang soal keadilan dan kewajiban. Namanya juga manusia. Apalagi itu menjadi hak bagi siapapun. Maka yang kaya pun ingin juga toh mendapat bantuan lima ratus ribu rupiah, 7 juta rupiah, dua puluh lima juta rupiah, bahkan 200 juta rupiah jika sakit, dari pemerintahnya, dengan model BPJS Kesehatan yang ada sekarang ini kan..” Begitu kata sahabat saya yang penjual asuransi itu. Kuatir ada salah paham, saya pun mencoba paham. “Ooo.. begitu ya..” Nah lo, jadinya masih paham sepotong-sepotong...
Salam dukung BPJS Kesehatan, Freddy Gunawan
