Presidential Threshold Dihapus, Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?

Bukti Empiris dari Negara Lain

Pengalaman negara lain dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Di Prancis, misalnya, sistem pemilu presiden tanpa ambang batas memungkinkan siapa saja mencalonkan diri. Akibatnya, pemilu putaran pertama sering kali diikuti oleh puluhan kandidat, meskipun hanya sedikit yang benar-benar memiliki peluang menang.

Namun, Prancis memiliki sistem dua putaran yang efektif, di mana dua kandidat dengan suara terbanyak akan bersaing di putaran kedua. Sistem ini memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Di sisi lain, negara-negara seperti Brasil dan Filipina menunjukkan bahwa tanpa ambang batas, risiko munculnya presiden populis dan konflik legislatif-eksekutif menjadi lebih besar.

Kesimpulan

Di hapusnya Presidential Threshold adalah langkah yang akan membawa dampak besar bagi sistem politik Indonesia. Di satu sisi, penghapusan Presidential Threshold dapat memperluas spektrum demokrasi, memberikan lebih banyak pilihan kepada rakyat, dan membuka peluang bagi munculnya pemimpin alternatif. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membawa risiko fragmentasi suara, meningkatnya populisme, dan tantangan stabilitas pemerintahan.

Debat mengenai penghapusan Presidential Threshold seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi, stabilitas politik, dan tata kelola pemerintahan. Keputusan ini membutuhkan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi politik, untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan bangsa.

Dengan memahami kompleksitas masalah ini secara menyeluruh, kita dapat melihat bahwa menghapus Presidential Threshold bukan hanya soal membuka peluang bagi lebih banyak kandidat, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara keterwakilan demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, reformasi sistem politik harus diarahkan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan efektif bagi seluruh rakyat Indonesia.