Pemerintah Bungkam dengan Penolakan PPN 12%

Kesimpulan

Isu kenaikan PPN menjadi 12% telah memunculkan ketegangan yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung pembangunan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

Sikap bungkam pemerintah dalam menghadapi kritik terhadap kebijakan ini mencerminkan kurangnya komunikasi yang baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif, mulai dari membuka ruang dialog hingga mengevaluasi kembali kebijakan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.