Kondisi ini menimbulkan frustrasi publik. Masyarakat yang berharap pada pemulihan kerugian negara sering kali dikecewakan oleh lambannya proses hukum.
Mekanisme Kerja UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset memungkinkan negara melakukan perampasan melalui mekanisme perdata. Berbeda dengan sistem pidana yang membutuhkan pembuktian bersalah secara mutlak, perampasan aset cukup membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Ini penting karena kejahatan korupsi dan pencucian uang sering kali melibatkan jaringan kompleks yang sulit diurai dalam waktu singkat.
Misalnya, dalam kasus pencucian uang oleh mafia narkoba, aset yang diperoleh pelaku sering disamarkan dalam bentuk properti atas nama keluarga atau kolega. Melalui UU ini, negara dapat segera mengidentifikasi dan menyita aset tersebut tanpa harus menunggu proses pidana yang memakan waktu bertahun-tahun.
Dampak Positif UU Perampasan Aset bagi Masyarakat
Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara
Dengan proses yang lebih sederhana, negara dapat segera mendapatkan kembali aset-aset yang sebelumnya sulit dijangkau. Dana yang dirampas dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.Mencegah Hilangnya Aset
Salah satu strategi pelaku kejahatan adalah memindahkan asetnya ke luar negeri atau mengalihkan kepemilikan ke pihak lain. UU Perampasan Aset memungkinkan negara bertindak lebih cepat sebelum aset-aset tersebut sulit dilacak.Memberikan Efek Jera
Selama ini, pelaku korupsi sering kali merasa aman karena aset mereka jarang disita. Dengan regulasi yang ketat, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan serupa.-
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Masyarakat yang selama ini skeptis terhadap efektivitas penegakan hukum akan mendapatkan bukti nyata bahwa negara serius dalam memberantas kejahatan ekonomi.
Tantangan dalam Implementasi UU Perampasan Aset
Namun, tak dapat dimungkiri bahwa penerapan UU ini akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum mungkin tergoda untuk menggunakan kewenangan perampasan aset secara tidak adil, misalnya dengan menargetkan lawan politik atau pihak tertentu.
