Ketimpangan Sosial Masih Sulit Dihilangkan di Negara ini

Di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, seorang anak bernama Andini harus berjalan sejauh lima kilometer setiap hari hanya untuk mencapai sekolah. Dengan sepatu yang sudah usang dan seragam yang lusuh, Andini tetap bersemangat belajar meski fasilitas sekolahnya minim. Di sisi lain, di kota besar, seorang anak bernama Aditya menikmati kenyamanan belajar di sekolah internasional dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan peluang besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dua gambaran ini mencerminkan salah satu wajah nyata ketimpangan sosial di Indonesia---realitas yang masih sulit dihilangkan hingga saat ini.  

Mengapa Ketimpangan Sosial Begitu Mengakar?  

Ketimpangan sosial di Indonesia bukan hanya persoalan kemiskinan, tetapi juga menyangkut ketidaksetaraan peluang. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya antara lain:  

1. Ketimpangan Akses Pendidikan  

Baca juga: 79 Tahun Kemerdekaan: Kenapa Ketimpangan Sosial Masih Mengancam Kesejahteraan?

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan, tetapi tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan atas. 

Penyebabnya adalah fasilitas pendidikan yang tidak merata, mahalnya biaya sekolah meskipun ada program subsidi, serta kurangnya guru yang kompeten di daerah terpencil. Anak-anak seperti Andini terjebak dalam siklus di mana sulit bagi mereka untuk bersaing dengan anak-anak dari keluarga kaya yang memiliki akses luas terhadap pendidikan.  

2. Kesenjangan Ekonomi  

Kekayaan di Indonesia sangat terpusat pada segelintir orang. Oxfam melaporkan bahwa pada 2022, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta lebih dari 100 juta penduduk termiskin. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang luar biasa, di mana sebagian besar sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok elit.  

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam hal penghasilan, tetapi juga dalam akses terhadap layanan kesehatan, properti, dan modal usaha. Masyarakat miskin kerap sulit mendapatkan akses kredit karena tidak memiliki jaminan, sementara kelompok kaya semakin memperbesar kekayaan mereka dengan investasi yang terus bertumbuh.  

Baca juga: Apakah Benar Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Menurun?

3. Pembangunan yang Tidak Merata  

Baca juga: Polusi Plastik Ancaman yang Masih Sulit Dikendalikan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar. Namun, sebagian besar pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Sementara itu, wilayah-wilayah di Indonesia timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, sering kali terabaikan.

Akibatnya, daerah tertinggal tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan internet. Tanpa infrastruktur yang baik, masyarakat di daerah-daerah ini kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik melalui pendidikan, perdagangan, maupun akses informasi.  

Upaya Pemerintah dan Kendalanya  

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Beberapa program yang telah diluncurkan antara lain:  

1. Program Keluarga Harapan (PKH)  

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendorong akses pendidikan dan kesehatan. Namun, kendala utama program ini adalah validasi data penerima manfaat yang sering kali tidak akurat. Banyak kasus di mana bantuan justru diberikan kepada keluarga yang tergolong mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya.  

2. Dana Desa  

Sejak 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mendorong pembangunan di wilayah pedesaan. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Namun, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana masih menjadi tantangan besar.  

3. Kartu Prakerja  

Selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Meski memiliki dampak positif, program ini masih terbatas dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka.  

Dampak Nyata Ketimpangan Sosial  

Ketimpangan sosial memiliki konsekuensi serius yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak nyata yang terjadi adalah:  

1. Kemiskinan yang Berkepanjangan  

Siklus kemiskinan sering kali sulit diputus karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Generasi baru tumbuh dalam kondisi yang sama seperti orang tua mereka, menciptakan lingkaran setan kemiskinan.  

2. Meningkatnya Konflik Sosial  

Ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin dapat memicu rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik sosial. Demonstrasi dan kerusuhan sering kali dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidaksetaraan ini.  

3. Kinerja Ekonomi yang Tidak Optimal  

Ketimpangan sosial menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai, konsumsi domestik melemah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional.  

Apa yang Harus Dilakukan?  

Mengatasi ketimpangan sosial bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan:  

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Semua  

Pemerintah harus fokus pada pemerataan pendidikan. Ini mencakup pembangunan sekolah berkualitas di daerah tertinggal, memberikan pelatihan bagi guru, serta memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan bantuan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah.  

2. Redistribusi Kekayaan Melalui Kebijakan Pajak  

Kebijakan perpajakan yang progresif dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dengan lebih adil. Pajak dari kelompok kaya harus dialokasikan untuk mendanai program-program yang langsung berdampak pada masyarakat miskin, seperti pembangunan infrastruktur dan pelatihan kerja.  

3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas  

Program bantuan sosial dan pembangunan desa harus diawasi secara ketat untuk mencegah korupsi. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat menjadi solusi untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.  

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Swasta  

Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Perusahaan dapat memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat miskin melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara masyarakat dapat mendukung melalui gerakan filantropi dan inisiatif lokal.  

Kesimpulan

Cerita tentang Andini dan Aditya adalah cerminan nyata bahwa ketimpangan sosial di Indonesia masih menjadi masalah besar. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dan kerja sama dari berbagai pihak, ketimpangan ini dapat dikurangi.  

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Jika kekayaan ini dapat dikelola dengan adil dan merata, bukan tidak mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih setara, di mana setiap anak, dari desa hingga kota, memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.  

Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa tidak ada lagi anak seperti Andini yang harus berjuang sendiri melawan ketidakadilan sistemik. Mari bersama-sama wujudkan keadilan sosial untuk semua!