Ketimpangan Sosial Masih Sulit Dihilangkan di Negara ini

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar. Namun, sebagian besar pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Sementara itu, wilayah-wilayah di Indonesia timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, sering kali terabaikan.

Akibatnya, daerah tertinggal tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan internet. Tanpa infrastruktur yang baik, masyarakat di daerah-daerah ini kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik melalui pendidikan, perdagangan, maupun akses informasi.  

Upaya Pemerintah dan Kendalanya  

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Beberapa program yang telah diluncurkan antara lain:  

1. Program Keluarga Harapan (PKH)  

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendorong akses pendidikan dan kesehatan. Namun, kendala utama program ini adalah validasi data penerima manfaat yang sering kali tidak akurat. Banyak kasus di mana bantuan justru diberikan kepada keluarga yang tergolong mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya.  

2. Dana Desa  

Sejak 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mendorong pembangunan di wilayah pedesaan. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Namun, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana masih menjadi tantangan besar.  

3. Kartu Prakerja  

Selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Meski memiliki dampak positif, program ini masih terbatas dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka.  

Dampak Nyata Ketimpangan Sosial