Bayangkan, tanpa penerimaan dari PPN, pemerintah akan kesulitan membangun jalan, menyediakan fasilitas umum, atau memberikan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap rupiah yang kamu bayarkan dalam bentuk PPN sebenarnya adalah kontribusi langsung untuk pembangunan Indonesia.
Selain itu, PPN juga menjadi alat untuk mendorong transparansi ekonomi. Setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan transaksi mereka secara rutin. Hal ini membuat perputaran uang dalam perekonomian lebih terpantau dan mengurangi praktik ekonomi gelap.
Barang dan Jasa yang Bebas PPN
Namun, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Pemerintah memahami bahwa ada kebutuhan dasar masyarakat yang harus dilindungi. Oleh karena itu, ada beberapa kategori barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN, seperti:
Kebutuhan pokok: Beras, jagung, telur, dan susu.
Jasa kesehatan: Pelayanan medis di rumah sakit atau puskesmas.
Jasa pendidikan: Biaya sekolah atau pelatihan tertentu.
Layanan sosial: Jasa pemakaman atau penyediaan tempat ibadah.
Dengan pengecualian ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak terlalu terbebani oleh pajak.
Tantangan dalam Penerapan PPN
Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan PPN di lapangan tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa PPN sudah termasuk dalam harga barang atau jasa yang mereka beli. Padahal, kesadaran ini penting agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam mendukung pembangunan negara.
