Sebagian besar masyarakat kelas menengah tidak memiliki pendapatan yang elastis, alias sulit untuk naik dalam waktu cepat. Sementara itu, inflasi yang terus meningkat membuat mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan yang sebenarnya penting. Bahkan, banyak yang akhirnya menarik diri dari pasar formal, memilih produk yang tidak dikenai pajak, atau beralih ke barang-barang ilegal yang lebih murah.
Hal ini tentu menjadi paradoks. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat yang melemah justru bisa memperlambat perputaran ekonomi. Ketika konsumsi turun, produsen pun mengurangi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Terjepit di Antara Kebijakan
Salah satu sektor yang paling terpukul oleh kenaikan tarif PPN adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak UMKM yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari kini harus menanggung beban tambahan.
Ambil contoh pedagang makanan kecil. Jika sebelumnya mereka bisa menjual seporsi nasi uduk dengan harga Rp10.000, sekarang mereka harus menaikkan harga menjadi Rp12.000 atau lebih untuk menutupi biaya operasional yang meningkat akibat kenaikan pajak. Masalahnya, konsumen juga keberatan dengan kenaikan harga ini, sehingga omzet UMKM pun turun.
UMKM yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi di masa sulit pandemi kini menghadapi dilema besar. Mereka terjebak di antara harus menaikkan harga untuk bertahan atau menurunkan margin keuntungan yang sudah tipis.
Meringankan Beban Rakyat
Kenaikan tarif PPN memang tidak bisa dihindari, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampaknya pada masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meringankan beban kelas menengah dan UMKM:
Subsidi untuk Kebutuhan Pokok
Pemerintah perlu memberikan subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Dengan begitu, dampak kenaikan PPN bisa diminimalkan pada barang-barang yang paling dibutuhkan masyarakat.Insentif Pajak untuk UMKM
Memberikan insentif atau pengurangan pajak untuk UMKM bisa membantu mereka tetap kompetitif tanpa harus menaikkan harga produk secara signifikan.Pengawasan Harga dan Inflasi
Pemerintah harus aktif mengawasi harga di pasar untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari situasi ini. Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga harus menjadi prioritas.-
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!