Mohon tunggu...
Frans Leonardi
Frans Leonardi Mohon Tunggu... Akuntan - Freelace Writer

Sebagai seorang introvert, Saya menemukan kekuatan dan kreativitas dalam ketenangan. Menyukai waktu sendirian untuk merenung dan mengeksplorasi ide-ide baru, ia merasa nyaman di balik layar ketimbang di sorotan publik. seorang amatir penulis yang mau menyampaikan pesannya dengan cara yang tenang namun , menjembatani jarak antara pikiran dan perasaan. Salam dari saya Frans Leonardi

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Ekonomi Menengah Makin Tercekik dengan Kenaikkan Tarif PPN

20 November 2024   09:09 Diperbarui: 20 November 2024   09:22 26
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagian besar masyarakat kelas menengah tidak memiliki pendapatan yang elastis, alias sulit untuk naik dalam waktu cepat. Sementara itu, inflasi yang terus meningkat membuat mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan yang sebenarnya penting. Bahkan, banyak yang akhirnya menarik diri dari pasar formal, memilih produk yang tidak dikenai pajak, atau beralih ke barang-barang ilegal yang lebih murah.

Hal ini tentu menjadi paradoks. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat yang melemah justru bisa memperlambat perputaran ekonomi. Ketika konsumsi turun, produsen pun mengurangi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terjepit di Antara Kebijakan

Salah satu sektor yang paling terpukul oleh kenaikan tarif PPN adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak UMKM yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari kini harus menanggung beban tambahan.

Ambil contoh pedagang makanan kecil. Jika sebelumnya mereka bisa menjual seporsi nasi uduk dengan harga Rp10.000, sekarang mereka harus menaikkan harga menjadi Rp12.000 atau lebih untuk menutupi biaya operasional yang meningkat akibat kenaikan pajak. Masalahnya, konsumen juga keberatan dengan kenaikan harga ini, sehingga omzet UMKM pun turun.

UMKM yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi di masa sulit pandemi kini menghadapi dilema besar. Mereka terjebak di antara harus menaikkan harga untuk bertahan atau menurunkan margin keuntungan yang sudah tipis.

Meringankan Beban Rakyat

Kenaikan tarif PPN memang tidak bisa dihindari, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampaknya pada masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meringankan beban kelas menengah dan UMKM:

  1. Subsidi untuk Kebutuhan Pokok
    Pemerintah perlu memberikan subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Dengan begitu, dampak kenaikan PPN bisa diminimalkan pada barang-barang yang paling dibutuhkan masyarakat.

  2. Insentif Pajak untuk UMKM
    Memberikan insentif atau pengurangan pajak untuk UMKM bisa membantu mereka tetap kompetitif tanpa harus menaikkan harga produk secara signifikan.

  3. Pengawasan Harga dan Inflasi
    Pemerintah harus aktif mengawasi harga di pasar untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari situasi ini. Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga harus menjadi prioritas.

  4. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Money Selengkapnya
    Lihat Money Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun