Dari kasus-kasus yang ada, nampaknya pemerintah mengalami masalah yang cukup serius. Masalah tersebut tak lain dan tak bukan adalah masalah komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Jika disimpulkan, maka masalah-masalah seputar keberadaan taman nasional adalah sebagai berikut :
a. Â Â Â Penetapan status taman nasional atau kawasan konservasi membuat masyarakat berpikir bahwa dirinya tidak boleh lagi memasuki kawasan tersebut secara bebas. Mereka berhati-hati bahkan esktremnya takut dan anti untuk memasuki kawasan tesebut.
b. Â Â Â Di lain sisi, pihak pemerintah tidak menunjuk setidaknya satu petugas atau staff yang benar-benar bertanggung jawab mengelola kawasan tersebut.
c. Â Â Â Pemerintah kurang koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi sehingga masyarakat menerima informasi yang sedikit sekali bahkan salah mengenai kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat secara tidak langsung menarik diri dari tanggung jawab pengelolaan.
d. Â Â Â Pemerintah tidak mempromosikan atau menyebarluaskan informasi keberadaan kawasan konservasi yang berada jauh dari lingkup perkotaan tersebut kepada masyarakat luas. Ini menyebabkan tak seorang pun masyarakat datang berkunjung padahal sebenarnya kebutuhan pengetahuan maupun rekreasi masyarakat modern dapat dipenuhi oleh kawasan ini.
e. Â Â Â Sulit dan minimnya akses transportasi menuju kawasan konservasi.
Masalah semacam ini tidak sekadar terjadi sekali ini dan tempat ini saja. Banyak taman nasional lain mengalami masalah serupa sejak masa permulaan keberadaannya. Barzzetti (dalam Wiratno, dkk., 2001) pun merumuskan beberapa kelemahan mendasar yang kerap melanda kawasan konservasi termasuk taman nasional. Kelemahan dasar ini dirumuskan sebagai berikut : keterbatasan anggaran, staf yang tidak memenuhi persyaratan, kelemahan infrastruktur dan atau sarana prasarana, dan hubungan yang tidak lancar dengan masyarakat sekitar kawasan.
Â
Sebagai Wujud Environmentalisme
Aspek ekonomi berperan besar dalam tata kehidupan manusia. Sebagian besar masyarakat sibuk dalam upaya memenuhi diri dengan kelimpahan secara ekonomi. Kesejahteraan diri menjadi tujuan yang hendak dicapai dari pemenuhan ekonomi manusia. Hal ini secara tidak langsung mengubah fokus perhatian manusia pada aspek ekonomi semata. Sementara kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam seakan-akan dilepas.
Keberadaan dan pembentukan kawasan konservasi seolah menjadi bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam. Atau lebih tepatnya, wujud nyata dari Ideologi Lingkungan (Environmentalisme). Masyarakat dituntut kembali kesadarannya akan pentingnya alam semesta. Ideologi lingkungan (Environmentalism) menurut Eder (1996, dalam Buhr & Reiter, n.d., hlm. 4) adalah sebuah titik balik dalam evolusi budaya modern yang menyediakan sebuah orientasi budaya baru, dengan cara mengganti ekologi untuk industri menjadi sebuah politik alam. Artinya pusat aktivitas manusia bukan semat-mata pada aspek ekonomisnya, melainkan turut memperhatikan adanya alam/lingkungan sebagai bagian yang lebih besar.