Wawasan Kebangsaan KPK

Sedang ramai-ramainya soal wacana pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konflik internal, soal kebocoran informasi, dan seterusnya. Terakhir soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK yang dibuat oleh KPK (bersama BKN) adalah ujung dari revisi Undang-undang KPK (UU KPK), yakni alih status pegawai menjadi ASN, yang sebelumnya ditolak oleh massa karena melemahkan independensi KPK.  

Konon TWK ini bermaksud melakukan penyaringan pegawai untuk memperoleh pekerja KPK yang komitmen pada UUD 1945 dan setia pada ideologi negara, Pancasila.

Sebanyak 1.351  pegawai KPK yang dites. Ada tes tertulis, ada wawancara. Durasi wawancara berbeda-beda, pewawancara pun berbeda-beda. Dan... 75 orang dinyatakan tidak lolos uji TWK dan tanpa mereka tahu apa yang membuat mereka tidak lolos.

Saya tidak akan terlalu masuk ke dalam pergolakan kepentingan internal, silahkan Anda menyelam di twitter atau google terkait dengan KPK dan TWK.

Begini, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Lalu apa hubungan antara wawasan kebangsaan dengan KPK? Atau apa hubungan isi pertanyaan-pertanyaan dalam TWK dengan kebangsaan dan KPK?

 Wawasan Kebangsaan

Setidak-tidaknya, saya pinjam dari KBBI. Jika dari google takutnya tidak nasionalis. Wawasan dari kata "wawas" yang artinya "meneliti", "meninjau", "mengamati". Ditambah imbuhan "an". Jika ditambah imbuhan cakupannya banyak. Namun secara singkat, "wawasan" artinya: "pandangan", "cara pandang".

Soal kebangsaan. Ini satu kata yang maknanya abstrak. Jangankan soal kebangsaan, mendefinisikan "bangsa" saja rumit -- saya bicara soal Indonesia.

Apa yang Anda bayangkan soal "bangsa"? Apakah serumpun suku? Adat istiadat? Atau bahasa? Sulit jika berangkat dari keragaman Indonesia yang begitu beda baik bahasa, suku, maupun tradisi dari Sabang sampai Merauke.

Jadi, apa itu bangsa?

Bangsa itu hanya komunitas yang dibayangkan. Suatu kategori politik saat musim kolonialisme. Kesamaan nasiblah yang membuat bangsa dibayangkan, yaitu sama-sama terjajah; senasib-sepenanggungan. Dari sini bangsa hadir sebagai titik artikulasi untuk melawan kolonialisme. Jika tidak membayangkan, menyepakati satu kategori politik, tidak bisa menghimpun kekuatan, sebagai kesadaran massa untuk melawan memperoleh kemerdekaan.

Maka, bangsa selalu mempunyai syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk dia hadir sebagai satu kategori politik. Khususnya Indonesia.

Jadi, bangsa itu selalu abstrak jika tidak bertolak dari sejarah. Maka kebangsaan adalah segala yang berkaitan dengan sejarah Nusantara. Sejarah penjajahan. Sejarah Indonesia lahir.

Dari sini kita mulai menemukan apa itu wawasan kebangsaan. Secara singkat, wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita, cara pandang kita, yang berkaitan dengan sejarah Indonesia.

Namun, bukannya sejarah itu banyak versi? Kira-kira versi mana yang dipakai oleh KPK untuk menguji wawasan kebangsaan pada pegawai KPK?  

Untuk menghemat pembahasan, meski ini sempit, yang saya tangkap dari wawasan kebangsaan yang dimaksud oleh KPK adalah tentang komitmen pada NKRI, UUD 1945, serta Pancasila.

Tapi menjadi masalah baru ketika orang tidak mau mengakui pandangannya terkait dengan komitmen pada nasionalisme.

Kita tahu bahwa negara memusuhi orang yang tidak komitmen pada NKRI. Karena telah mengetahui apa-apa yang tidak disukai oleh negara, gampang saja orang memanipulasi perkataannya.

Misalnya terkait dengan ormas terlarang, HTI. Biarpun seseorang bersimpati dengan HTI, namun ketika ditanyai negara soal sikapnya jelas saja orang itu tidak akan mengakui karena berkaitan dengan posisi dia dalam masyarakat. Apalagi soal pekerjaan, soal tes.

Maksud saya, hal-hal ini bisa dimanipulasi jika hanya berkaitan dengan pengetahuan dan ucapan. Kecuali penilaian itu dibarengi dengan penilaian akan latar belakang seseorang.

Jika persoalan kebangsaan dinilai dari latar belakang seseorang, aktifitas hari-harinya, pergaulanya, bisa dikonfirmasi terkait dengan pemahamannya.

Aktifitas hari-harinya sudah berkaitan dengan isi pikirannya. Jika hanya dalam bentuk tes semua itu bisa dimanipulasi -- meskipun banyak juga yang tidak lolos tes.

Ini suatu langkah yang cenderung cari gampang. Menilai pemahaman kebangsaan seseorang hanya dalam bentuk tes dan wawancara sementara kesemuanya bisa dikondisikan.

Wawasan kebangsaan yang dimaksud sebenarnya terkait dengan sikapnya. Dari pemahaman yang menggerakan tubuh. Mestinya yang dinilai tidak hanya dari tes, namun lebih jelas lagi adalah cara dia bermasyarakat dan keterlibatannya di ormas.

Atau justru ini satu langkah untuk menutupi langkah yang lain, katakanlah telah diniatkan untuk menggeser orang lain yang dicover dengan TWK. Entahlah...

                      

Antara Isi TWK, KPK, dan Kebangsaan

Banyak soal dalam TKW yang tidak berkaitan. Baik dengan wawasan kebangsaan maupun dengan KPK.

Misalnya soal "semua orang Cina sama saja". Selain tidak jelas, tidak juga berkaitan dengan kebangsaan. Terus kenapa harus Cina? Bukan Belanda? Prancis, atau Inggris, yang pernah terlibat dalam penjajahan Indonesia?

Ada juga pertanyaan soal kawin, soal pacaran, yang jelas tidak berhubungan dengan kinerja KPK dan kebangsaan -- selebihnya Anda baca di sini.

Beberapa pertanyaan di dalam TWK pun cenderung diskriminatif, yang jelas bertentangan dengan ideologi dan UUD yang menghargai setiap hak individu di tanah Indonesia.

Jika memang bagi KPK wawasan kebangsaan adalah penting, tidak usah mengorbankan 75 karyawan yang selama ini mengabdi untuk KPK yang jangan-jangan mereka lebih komitmen dalam mengawal kasus korupsi.

Buat saja metode pengkaderan ala ormas untuk memantapkan pemahaman kebangsaan. Tidak perlu mengorbankan yang telah ada, tinggal memaksimalkan yang telah ada. Toh kalau mereka benar-benar tidak komitmen pada UUD dan Pancasila, bukan dikeluarkan, tapi dirangkul. Atau perlu "diluruskan".

Jika benar mereka yang dikeluarkan tidak komitmen pada NKRI, dengan cara tidak diloloskan, atau diberhentikan, justru negara jadi abai, negara membiarkan orang yang tidak suka pada NKRI jadi makin tumbuh. Justru ini tidak melambangkan wawasan kebangsaan.

Pandu, 20 Mei 2021