Corona, Ekonomi dan Kebijakan

Covid-19 melanda,dunia digemparkan oleh tentara halus kasat mata.sekarang mereka mempersiapkan diri untuk melawan sosok tampa wujut yang cukup ganas nya.dan tak tau kapan akhir nya.kini media massa marak dengan berita yang bukan isu bicara.

mereka sebagai  penyambuung lidah negara  tidak pernah bungkam menyampaikan pesan untuk pemerintah dan masyarakatnya .Corona dengan cukup cepat menyebar.virus pandemik global yang bermula dari wuhan desember 2019 telah menyerang 186 negara.dan diantaranya,indonesia dengan kasus tiap hari nya bertambah.

Dikutip dari wordmeter.kasus corona didunia berjumlah dengan pasien sembuh tercatat 688.639 dan jumlah corban jiwa 177.293.di indonesi di langsir dari real time rabu 22 april 2020 dengan jumlah 283 kasus.dari kondisi itu,menyebabkan beberapa negara menetap kebijak lokdown.dan yang terjad i kebijakan ini,berimbas pada terpuruk nya negara.

Indonesia menjadi negara yang menetapkan kebijakan karan tina wilayah sebagai penganti lokdown.namun,nyatanya kedua penetapan kebijakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat menengah bila harus dirumah.Dan negara akan hadapi persoalan melanyani mereka dengan tanggung jawab besar,kata Agus rianto pengamat politik universitas,rabu 11 maret 2020.

Dampak korona pada perekonomian indonesia tidak terbilang kecil.menteri keuangan(menukuy)sri mulyani indrawati dalam vidio conference di jakarta,rabu 1 April 2020 memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia berkisar 2,3 persen.Dan skanario terburuk nya,menyentuh minus 0,4 persen.penyebab hal ini dikarna kan turunnya konsumsi dan insventasi,baik lingkup rumah tangga maupun pemerintah.

Jika penyebaran pandemik covid 19 berlangsung berkempajangan.perekonomian indonesia akan semakin terpuruk dan akan berefek buruk pada pendapatan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.fakta dan kenyataannya,pandemi korona berujung pada kekhawatiran,bisa bertahan dalam kondisi melawan wabah yang tak pandang bulu kastanya.

dan nyatanya,kehwatiran memucak berlansung sering pada masyarakat menegah keatas yang mendesak agar pemerintah menetapkan kebijakan Lokdown, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.lokdwon sangat di butuhkan agar masyarakat yang berprogesi sebagai karyawan atau pekerja memiliki alasan yang jelas untuk bekerja dari rumah tampa harus mengalami pemotongan upah.jelas salah satu anggota DPR fraksi partai demokrat irwan.

Namun,tampa di terapkan nya lokdown sebagian daerah indonesia berujung pada kebijakan  darurat sipil(pssb).sebuah kebijakan yang mengingatkan pada masa perang terdahulu,masa dimana manusia hidup dalam persembuyian.kini negara indonesia dibatasi dengan jarak dan menjadikan masyarakat nya seperti burung dalam sangkarnya.

Gegara corona yang tak ujung hentinya, negarapun semakin memikul beban dari setiap aspek yang menyerang.corona tak hanya berdampak pada kesehatan,politik dan perekonomian menjadi titik incaran dengan potensi kerugian tidak sediktnya.pandemi corona telah memporakporanda ekonomi indonesia,bukan hanya jatuh nya nilai tukar dan pasat saham,ekonomi reell juga terdampak dari pandemi ini.

Maka dalam kondisi saat ini,di perlukan peran pemerintah,dalam memberi tanggung jawab untuk tiap masyarakat.dengan mengeluarkan peraturan uu penganti atau perpu.Melalui kebijakan itu,dalam conference pers(23 maret 2020).Jokowi mengumumkan tambahan anggaran penanganan Virus Crona Rp 405,1 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial.Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Tidak hanya itu.terdapat beberapa bijakan yang merupakan salah satu peran pemerintah dalam menghadapi ekonomi yang merana dikarnakan corona itu.dan diantaranya,yang pertama Jokowi perintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung oleh masyarakat harus dipangkas.

Kedua, Kementerian dan lembaga di pusat, serta juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Baik terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi.Ketiga,Jokowi minta kementerian, lembaga dan juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat, juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Utama masyarakat lapisan bawah, para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Keempat, Jokowi perintahkan agar program padat karya tunai harus diperbanyak, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, seperti dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman. Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP harus segera dieksekusi. 

Dana desa dan program-program pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Kelima, Pemerintah berikan tambahan manfaat terhadap pemegang Kartu Sembako sebesar Rp 50.000 per keluarga menjadi Rp 200.000 selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4,56 triliun

Keenam.Pemerintah mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja. Tujuannya untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. 

Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun.Ketujuh,Pemerintah akan menalangi pembayaran PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri para pekerja. Hal ini dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan. Alokasi yang diberikan Rp 8,6 triliun

Kedelapan,OJK memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar dengan tujuan usaha. Nasabah akan dibebaskan pembayaran cicilan dan bunga selama 1 tahun. 

Selain itu bank maupun perusahaan pembiayaan dilarang menagih angsuran kredit kendaraan ojek online dan supir taksi selama 1 tahun.dan Terakhir, Pemerintah memberikan dua stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi. 

Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5% maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang mengambil kredit rumah bersubsidi. .

Dari keadaan ini,tidak hanya perlu peran pemerintah untuk bertindak dengan kebijakan yang tidak tau terlaksana.meskipun secara maksimal pemerintah belum sepunuhnya berperan sesuai yang diharapkan masyarakat.dan sebagai masyarakat pula,tentu juga berperan untuk mengembalikan stabilitas keuangan negeri,dengan cara yang dapat kita lakukan tidak panik bulying atau pembelian karna panik,memberlukan pasar sehat keliling,melakukan penjualan secara onlen hingga donasi dan jaga kesehatan sendiri.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama,dalam mengatasi wabah yang melanda.oleh karna nya beberapa kebijakan yang diterapkan menjadi bukti jika pemerintah peduli dengan kondisi penduduk.dan masyarakat peduli dengan negara nya.cepat atau lambat,berakhirnya permasalah negeri sendiri oleh kerja sama kita.untuk mematuhi tiap kebijakan atau perintah yang diterapkan oleh pemerimtah.kalo bukan kita siapa lagi.