Mohon tunggu...
Fiyanda Iffiy
Fiyanda Iffiy Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswi

Fiyanda anak pertama dari tiga bersaudara perempuan.

Selanjutnya

Tutup

Money

Corona, Ekonomi dan Kebijakan

3 Mei 2020   11:21 Diperbarui: 3 Mei 2020   11:18 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Covid-19 melanda,dunia digemparkan oleh tentara halus kasat mata.sekarang mereka mempersiapkan diri untuk melawan sosok tampa wujut yang cukup ganas nya.dan tak tau kapan akhir nya.kini media massa marak dengan berita yang bukan isu bicara.

mereka sebagai  penyambuung lidah negara  tidak pernah bungkam menyampaikan pesan untuk pemerintah dan masyarakatnya .Corona dengan cukup cepat menyebar.virus pandemik global yang bermula dari wuhan desember 2019 telah menyerang 186 negara.dan diantaranya,indonesia dengan kasus tiap hari nya bertambah.

Dikutip dari wordmeter.kasus corona didunia berjumlah dengan pasien sembuh tercatat 688.639 dan jumlah corban jiwa 177.293.di indonesi di langsir dari real time rabu 22 april 2020 dengan jumlah 283 kasus.dari kondisi itu,menyebabkan beberapa negara menetap kebijak lokdown.dan yang terjad i kebijakan ini,berimbas pada terpuruk nya negara.

Indonesia menjadi negara yang menetapkan kebijakan karan tina wilayah sebagai penganti lokdown.namun,nyatanya kedua penetapan kebijakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat menengah bila harus dirumah.Dan negara akan hadapi persoalan melanyani mereka dengan tanggung jawab besar,kata Agus rianto pengamat politik universitas,rabu 11 maret 2020.

Dampak korona pada perekonomian indonesia tidak terbilang kecil.menteri keuangan(menukuy)sri mulyani indrawati dalam vidio conference di jakarta,rabu 1 April 2020 memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia berkisar 2,3 persen.Dan skanario terburuk nya,menyentuh minus 0,4 persen.penyebab hal ini dikarna kan turunnya konsumsi dan insventasi,baik lingkup rumah tangga maupun pemerintah.

Jika penyebaran pandemik covid 19 berlangsung berkempajangan.perekonomian indonesia akan semakin terpuruk dan akan berefek buruk pada pendapatan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh penghasilan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.fakta dan kenyataannya,pandemi korona berujung pada kekhawatiran,bisa bertahan dalam kondisi melawan wabah yang tak pandang bulu kastanya.

dan nyatanya,kehwatiran memucak berlansung sering pada masyarakat menegah keatas yang mendesak agar pemerintah menetapkan kebijakan Lokdown, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.lokdwon sangat di butuhkan agar masyarakat yang berprogesi sebagai karyawan atau pekerja memiliki alasan yang jelas untuk bekerja dari rumah tampa harus mengalami pemotongan upah.jelas salah satu anggota DPR fraksi partai demokrat irwan.

Namun,tampa di terapkan nya lokdown sebagian daerah indonesia berujung pada kebijakan  darurat sipil(pssb).sebuah kebijakan yang mengingatkan pada masa perang terdahulu,masa dimana manusia hidup dalam persembuyian.kini negara indonesia dibatasi dengan jarak dan menjadikan masyarakat nya seperti burung dalam sangkarnya.

Gegara corona yang tak ujung hentinya, negarapun semakin memikul beban dari setiap aspek yang menyerang.corona tak hanya berdampak pada kesehatan,politik dan perekonomian menjadi titik incaran dengan potensi kerugian tidak sediktnya.pandemi corona telah memporakporanda ekonomi indonesia,bukan hanya jatuh nya nilai tukar dan pasat saham,ekonomi reell juga terdampak dari pandemi ini.

Maka dalam kondisi saat ini,di perlukan peran pemerintah,dalam memberi tanggung jawab untuk tiap masyarakat.dengan mengeluarkan peraturan uu penganti atau perpu.Melalui kebijakan itu,dalam conference pers(23 maret 2020).Jokowi mengumumkan tambahan anggaran penanganan Virus Crona Rp 405,1 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial.Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Tidak hanya itu.terdapat beberapa bijakan yang merupakan salah satu peran pemerintah dalam menghadapi ekonomi yang merana dikarnakan corona itu.dan diantaranya,yang pertama Jokowi perintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung oleh masyarakat harus dipangkas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun