Dinamika Masyarakat Islam dalam Politik Kebangsaan

Serekat Islam berkembang menjadi organisasi politik Indonesia yang menuntut kemerdekaan penuh atas Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto yang sebelumnya dipegang oleh samanhudi atas dorongan tirtoadisurjo. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai kelompok islam reformasi yang diprakarsai oleh KH Ahmad Dahlan dengan cepat gagasan-gagasannya diterima dan menjadi populer. 

Pengalaman KH Ahmad Dahlan yang pernah masuk dalam keorganisasian Budi Utomo dan pengamatannya terhadap organisasi Islam lainnya seperti Serekat Islam dan jam'iyyat Khair menjadi latar belakang terbentuknya Organisasi Muhammadiyah. 

Organisasi yang dibentuknya tersebut diwujudkan untuk masyarakat pribumi yang mengedepankan gerakan modernisme Islam. Pada tahun 1920, Organisasi Muhammadiyah telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Minangkabau, Pekalongan Surabaya, Bengkulu, Banjarmasin, Amuntai, Aceh dan Makassar.

Seiring dengan perkembangan pergerakan Muslim, dan pada tahun 1926 dengan ditumpasnya pemberontakan PKI dan ketidakaktifan Serekat Islam, Soekarno dan Algemeene mendirikan sebuah partai politi baru. Politik tersebut  bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang menuntut kemerdekaan Kepulauan Indonesia dengan cara nonkooperatif dan dengan organisasi massa. 

Dengan adanya partai PNI, menunjukkan bahwa terdapat dua ideologi nasionalisme di Indonesia. Partai PNI mewakili nasionalis sekuler dan SI mewakili nasionalis Islam.

• Masa Orde Lama 

Pada akhir masa penjajahan Jepang, masyarakat kelompok elit modern Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok yaitu kelompok Islam, Islam netral yang biasa dikenal dengan kelompok nasionalis, komunis, dan kristen. Masing-masing kelompok ini mengusung ideologinya sendiri-sendiri. 

Namun dalam perjuangan ideologi negara, faksi-faksi ini bisa disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan agama yaitu Islam dan kelompok yang menginginkan Indonesai berdasarkan ideologi non-agama yaitu kelompok nasionalis.

Perbedaan adanya dua kelompok tentang dasar negara semakin nampak pada perumusan sila pertama. Meskipun para pendiri bangsa ini telah menerima pancasila sebagai dasar negara tampak ketika bunyi sila pertama dari Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dipersoalkan oleh kelompok Islam. 

Menurut kelompok Islam pencantuman sila pertama tidaklah jelas, maka perlu ditambah dengan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tentu tambahan tujuh kata ini kemudian menimbulkan perdebatan yang alot antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. 

Piagam Jakarta ini sempat disetujui utuk dimasukkan ke dalam UUD 1945, namun ditentang oleh kaum nasionalis dan akhirnya piagam tersebut tidak dicantumkan demi kesatuan bangsa Indonesia.

Peristiwa tersebut menjadikan sejumlah kelompok Islam merasa kalah dan dikhianati. Maka muncullah berbagai pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Adanya pemberontakan-pemberontakan tersebut tidak mengganggu hubungan baik antara Islam dan Negara.