Kasus Korupsi Kredit Fiktif

Dari perspektif yurisprudensi sosiologis, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia diterapkan.

Dalam kasus ini, Analisis dapat difokuskan pada dampak tindakan Waziruddin terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kredit fiktif yang dilakukan oleh seorang pejabat bank dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak hanya beroperasi berdasarkan aturan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan transparansi. Dengan demikian, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya menciptakan kembali kepercayaan di masyarakat melalui tindakan hukum yang konsisten dan adil.

Kesimpulan

Kasus korupsi kredit fiktif Rp27 miliar yang melibatkan eks Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri, Waziruddin, mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika dalam sistem keuangan syariah. Dari perspektif positivisme hukum, tindakan Waziruddin dapat dianalisis sebagai pelanggaran jelas terhadap UU Pemberantasan Korupsi, yang menuntut penegakan hukum tanpa mempertimbangkan aspek moralitas individu. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang sesuai, menjaga integritas lembaga keuangan, serta menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di sisi lain, analisis sosiologis menyoroti dampak sosial dari tindakan ilegal ini, terutama terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kredit fiktif tidak hanya merugikan lembaga dan negara, tetapi juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah, yang sangat penting untuk keberlanjutan sistem tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik. Kombinasi antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial akan memastikan bahwa sistem keuangan syariah dapat beroperasi dengan prinsip keadilan dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi.

Artikel ini di tulis oleh Fitri Amalia .W .