Hari ini Jum'at 05 Januari 2024
Hari ini penulis ingin membahas mengenai Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas nomor 2/4997/LP00.00/XII/2023 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
Pekan ini beredar Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas nomor 2/4997/LP00.00/XII/2023 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bimbingan dan Konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Keputusan atau Registrasi ini hasil dari pertemuan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dengan Kementerian Pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Keputusan atau Registrasi ini hadir dari temuan beberapa miskonsepsi di beberapa sekolah yang menugaskan Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) yang tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Guru BK. Guru BK yang tidak memiliki kompetensi tersebut karena guru tersebut tidak berlatar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Fakta di beberapa sekolah masih menunjukkan Guru BK yang ditugaskan menjadi Guru BK akibat kekurangan jam mengajar atau sebab lainnya. Selain itu, ada pula Guru BK yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Psikologi.
Tentang miskonsepsi ini tentu bukan sembarang disebutkan sebagai miskonsepsi, melainkan hasil temuan salah seorang pakar BK di sebuah grup WA yang penulis menjadi anggota grup tersebut. Tentang miskonsepsi ini juga tidak menuduh bahwa semua Guru BK tidak berlatar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Tentang Guru BK yang berlatar belakang pendidikan Psikologi pun tidak semua dari mereka yang tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Guru BK. Dari semua Guru BK, baik yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Psikologi maupun dari pendidikan Sarjana lainnya, masih ditemukan Guru BK yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai Guru BK. Dengan latar belakang fenomena tersebutlah maka hadirlah Keputusan atau Registrasi ini.
Keputusan atau Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bimbingan dan Konseling ini berisi 31 daftar Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling. Daftar Kompetensi tersebut adalah berikut ini :
1. Merumuskan Rencana Asesmen Bimbingan dan Konseling
2. Melaksanakan Pengumpulan Data Non-Tes
3. Melaksanakan Pengumpulan Data Tes
4. Melaksanakan Interpretasi Data Non-Tes
5. Melaksanakan Interpretasi Data Tes
6. Menyusun Laporan Hasil Asesmen Bimbingan dan Konseling
7. Menyusun Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling
8. Mengorganisasikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling
9. Menyusun Program Supervisi Bimbingan dan Konseling
10. Menerapkan Standar Etika Bimbingan dan Konseling
11. Melaksanakan Asistensi Layanan Bimbingan dan Konseling
12. Melaksanakan Bimbingan Klasikal
13. Melaksanakan Bimbingan Kelompok
14. Melaksanakan Bimbingan melalui Media
15. Mengelola Program Konseling Sebaya
16. Melaksanakan Bimbingan Karier
17. Melaksanakan Konseling Individual
18. Melaksanakan Konseling Kelompok
19. Melaksanakan Konseling Keluarga
20. Melaksanakan Konseling Anak
21. Melaksanakan Konseling Karier
22. Melaksanakan Konseling Rehabilitasi
23. Melaksanakan Konseling Kesehatan Mental
24. Melaksanakan Konsultasi dengan Pihak Lain
25. Melaksanakan Kolaborasi dengan Pihak Lain
26. Melaksanakan Mediasi dengan Pihak yang Berkonflik
27. Melaksanakan Advokasi kepada Pihak Lain
28. Melaksanakan Supervisi terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling
29. Melaksanakan Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling
30. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Konselor
31. Melaksanakan Penelitian dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Masing-masing kompetensi ini memiliki kodenya tersendiri.
Keputusan atau Registrasi ini diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dengan demikian profesi Guru BK dianggap bagian dari tenaga kerja di Republik Indonesia ini. Jadi, Guru BK bukan hanya sekedar bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga termasuk bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Dengan diterbitkannya Keputusan atau Registrasi ini maka perlu diadakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)nya. Kabarnya sedang dalam proses pembentukan. Setelah terbentuk LSPnya, barulah kemudian diadakan Sertifikasi Kompetensi Guru BK sesuai dengan Daftar Kompetensi diatas. Proses Sertifikasi ini tentu mengadakan sejumlah uji kompetensi. Setelah seorang Guru BK ini memiliki Sertifikat Kompetensi dari LSP ini, maka Guru BK dimungkinkan untuk berpraktek sebagai Konselor diluar sekolah, kabarnya begitu. Dan uji kompetensi ini memiliki masa berlaku tertentu, yang perlu di update atau di upgrade pada beberapa waktu mendatang.
Jadi, saat ini untuk menjadi Guru BK profesional, setelah lulus dari pendidikan Sarjana Bimbingan dan Konseling, kemudian dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru, maka kini ditambah dengan uji kompetensi di LSP yang menyediakan layanan ini. Jadi selain perlu menguasai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) nomor 27 tahun 2008, untuk menjadi Guru BK Profesional pun diharuskan menguasai Daftar Kompetensi ini.
Entah ini menjadi kabar gembira bagi banyak Guru BK atau bahkan generasi muda yang bercita-cita menjadi Guru BK atau malah menyulitkan. Kondisi ini masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi para Guru BK yang saat ini sudah bertugas menjadi Guru BK. Apakah Guru BK akan berada dibawah Kementrian Ketenagakerjaan? Dari 31 Daftar Kompetensi tersebut, apakah semuanya akan diujikan? Bagaimana mengujinya? Siapa yang akan mengujinya? Akankah ada Guru BK yang berminat berpraktek sebagai Konselor di luar sekolah, sementara mengurusi permasalahan anak-anak di sekolah saja sudah cukup bikin pusing kepala Guru BKnya? Apakah akan berpengaruh secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan Guru BK? atau sekadar memenuhi hasrat ego intelektual orang-orang yang terobsesi dengan eksistensi profesinya?
Yang jelas, harapan dari diterbitkannya Keputusan atau Registrasi ini adalah Profesi Guru BK makin eksis dan makin diakui keberadaan dan pentingnya Guru BK di sekolah, karena dengan semakin eksisnya Guru BK di sekolah, maka sekolah tersebut makin berkualitas lulusan-lulusannya, Semoga.
