Menyoal Kembali Profesi Guru Bimbingan dan Konseling

28. Melaksanakan Supervisi terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling

29. Melaksanakan Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling

30. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Konselor

31. Melaksanakan Penelitian dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Masing-masing kompetensi ini memiliki kodenya tersendiri.

Keputusan atau Registrasi ini diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dengan demikian profesi Guru BK dianggap bagian dari tenaga kerja di Republik Indonesia ini. Jadi, Guru BK bukan hanya sekedar bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga termasuk bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya Keputusan atau Registrasi ini maka perlu diadakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)nya. Kabarnya sedang dalam proses pembentukan. Setelah terbentuk LSPnya, barulah kemudian diadakan Sertifikasi Kompetensi Guru BK sesuai dengan Daftar Kompetensi diatas. Proses Sertifikasi ini tentu mengadakan sejumlah uji kompetensi. Setelah seorang Guru BK ini memiliki Sertifikat Kompetensi dari LSP ini, maka Guru BK dimungkinkan untuk berpraktek sebagai Konselor diluar sekolah, kabarnya begitu. Dan uji kompetensi ini memiliki masa berlaku tertentu, yang perlu di update atau di upgrade pada beberapa waktu mendatang.

Jadi, saat ini untuk menjadi Guru BK profesional, setelah lulus dari pendidikan Sarjana Bimbingan dan Konseling, kemudian dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru, maka kini ditambah dengan uji kompetensi di LSP yang menyediakan layanan ini. Jadi selain perlu menguasai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) nomor 27 tahun 2008, untuk menjadi Guru BK Profesional pun diharuskan menguasai Daftar Kompetensi ini. 

Entah ini menjadi kabar gembira bagi banyak Guru BK atau bahkan generasi muda yang bercita-cita menjadi Guru BK atau malah menyulitkan. Kondisi ini masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi para Guru BK yang saat ini sudah bertugas menjadi Guru BK. Apakah Guru BK akan berada dibawah Kementrian Ketenagakerjaan? Dari 31 Daftar Kompetensi tersebut, apakah semuanya akan diujikan? Bagaimana mengujinya? Siapa yang akan mengujinya? Akankah ada Guru BK yang berminat berpraktek sebagai Konselor di luar sekolah, sementara mengurusi permasalahan anak-anak di sekolah saja sudah cukup bikin pusing kepala  Guru BKnya? Apakah akan berpengaruh secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan Guru BK? atau sekadar memenuhi hasrat ego intelektual orang-orang yang terobsesi dengan eksistensi profesinya?  

Yang jelas, harapan dari diterbitkannya Keputusan atau Registrasi ini adalah Profesi Guru BK makin eksis dan makin diakui keberadaan dan pentingnya Guru BK di sekolah, karena dengan semakin eksisnya Guru BK di sekolah, maka sekolah tersebut makin berkualitas lulusan-lulusannya, Semoga.