Tingkat pendidikan yang tak tinggi serta pangkat dalam hirarki kepegawaian yang berada di lapis bawah, menjadikan mereka saat bertindak memakai doktrin "perintah atasan". Maka kecenderungan yang kemudian terjadi adalah situasi yang tidak dialogis dalam setiap kinerja Satpol PP saat berhadapan dengan warga yang menjadi sasaran penertiban.
Citra ini akan terus melekat pada Satpol PP sepanjang tidak terjadi pembenahan pola komunikasi Satpol PP dengan masyarakat.
Rekrutmen dan pembinaan personel satpol PP merupakan masalah yang mendesak untuk diperbaiki. Pembinaan personel di sini termasuk dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP.
Kabar gembiranya, rupanya ada sejumlah daerah di negeri ini yang menyadari kelemahan Satpol PP, dan berusaha memperbaiki citra Satpol PP. Yang paling fenomenal adalah upaya mantan Walikota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) saat akan merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi jalan dan taman di pusat kota.
Tak seperti umumnya pimpinan daerah yang ingin relokasi berjalan cepat dengan pembongkaran paksa, Walikota yang kini jadi orang nomor satu di negeri ini memilih jalan berbeda.
Para koordinator paguyuban pedagang diundang makan bersama di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota Surakarta/Solo. Â Jokowi lalu menerapkan strategi "lobi meja makan".
Mulanya karena tahu hendak direlokasi, para perwakilan pedagang tersebut datang dengan membawa pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Sejak awal, Jokowi sudah menahan diri untuk tidak menyampaikan keinginannyaterkait rencana pemindahan PKL. Seusai  jamuan makan yang pertama, Jokowi mempersilakan mereka pulang. Terang saja para PKL heran, mengapa tidak ada pembicaraan tentang relokasi. Hari-hari pun berlalu, mereka kembali diundang. Lagi-lagi sama seperti sebelumnya: Setelah makan, mereka pulang. Kejadian seperti itu berlangsung terus hingga tujuh bulan.
Baru pada jamuan makan yang ke-54, ketika seluruh PKL yang hendak direlokasi hadir, Jokowi baru mengutarakan niatnya. Dengan ramah dan santai Jokowi berujar kepada mereka, "Bapak-bapak yang baik, mohon maaf sebelumnya karena tempat Bapak-bapak berjualan hendak saya pindahkan". Hasilnya, seluruh PKL tidak ada yang membantah. Para PKL hanya minta jaminan, di tempat yang baru, mereka tidak akan kehilangan pembeli. Jokowi pun ketika itu Cuma berjanji akan mengiklankan Pasar baru mereka selama empat bulan di televisi dan media cetak lokal.
Pemindahan para PKL dari lokasi lama tidak perlu menggunakan  buldoser, mereka secara sukarela pindah. Relokasi PKL pun dilakukan dengan penuh kehormatan. Seluruh pedagang memakai pakaian adat Surakarta dan mengarak  tumpeng -tumpeng simbol kemakmuran. Prajurit Keraton Solo juga ikut dikerahkan, sehingga muncul rasa kebanggaan di benak para PKL. Walhasil, wajah-wajah keceriaan terpancar dari raut muka para pedagang.
Jokowi juga kerap mengganti Kepala Satpol PP dari yang sebelumnya selalu lelaki, menjadi perempuan. Tradisi ini sudah ia mulai saat bertugas sebagai Walikota Solo. Ia melihat saat ia menunjuk Sri Kadarwati sebagai Kepala Satpol PP Surakarta, image dan kinerja Satpol PP menjadi lebih baik. Maka ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta  Jokowi pun menunjuk Sylviana Murni sebagai Kepala Satpol PP menggantikan Effendi Anas, yang sudah memasuki masa pensiun.
Hal itu dilakukan Jokowi sebagai upaya agar Satpol PP lebih berwajah humanis, mengutamakan persuasi, dan lebih dapat memahami warga masyarakat.
