Upaya Pengembalian Citra DPR RI terhadap Pandangan Masyarakat Indonesia yang Dilihat dari Sudut Pandang Konsep Filsafat Ilmu

DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat Indonesia. DPR memiliki peran membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah dan mewakili suara rakyat Indonesia. DPR memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Survei terakhir pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap DPR RI karena buruknya kinerja yang berdampak dengan penurunan citra DPR RI.

Pencitraan merupakan aktivitas seseorang yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis untuk membentuk gambaran positif diri seorang tokoh/organisasi yang ada di benak khalayak dengan memberi informasi secara langsung atau melalui media. Pengambilan citra DPR RI melalui sudut pandang filsafat komunikasi yaitu Aksiologi, Ontologi, dan Epistemologi. ketiga aspek tersebut bisa membantu membentuk citra positif atau negatif karena hal tersebut tergantung pada integritas, keterbukaan, dan kesesuaian DPR RI dengan nilai-nilai masyarakat.

Terdapat 2 teori yang relevan pada pembahasan ini, pembahasan ini akan menggunakan 2 teori yaitu : 

1. Teori Humas

humas yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Pada intinya humas senantiasa berkaitan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan positif.

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam prosedur  suatu organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. humas berperan penting dalam mengelola citra suatu lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan Humas yaitu menciptakan citra positif masyarakat terhadap organisasi atau lembaga, agar masyarakat percaya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang memberikan manfaat untuk masyarakat.

Jadi, keseluruhan hubungan antara teori humas dan pengembalian citra DPR terhadap masyarakat melibatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana membangun, mengelola, dan memperbaiki citra lembaga tersebut melalui komunikasi yang efektif.

2. Teori Citra

Citra adalah serangkaian pengetahuan, pengalaman, perasaan, emosi dan penilain yang diorganisasikan dalam sistem kognisi manusia atau pengetahuan pribadi yang sangat diyakini kebenarannya. Citra merupakan sebuah kesan, gambaran atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan terkait sesuatu kebijakan, personel, produk atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan.

Teori citra seringkali menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu lembaga atau individu dipandang oleh masyarakat. Ketika kita membicarakan pengembalian citra DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terhadap masyarakat, kita melibatkan bagaimana citra lembaga tersebut dapat dipersepsikan atau dipahami oleh publik. Teori citra mencakup cara orang melihat, menilai, dan membentuk gambaran tentang suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah seperti DPR. 

Pengembalian citra DPR terhadap masyarakat melibatkan upaya untuk memperbaiki atau membangun kembali citra lembaga tersebut di mata publik. Ini bisa melibatkan berbagai strategi, seperti komunikasi efektif, transparansi, dan tindakan konkret yang mendukung kepentingan masyarakat. ika citra DPR dianggap negatif oleh masyarakat, upaya pengembalian citra dapat mencakup kampanye informasi untuk menjelaskan peran dan kontribusi mereka, membuka ruang partisipasi 

 

Pembahasan ini membahas mengenai bagaimana pengembalian citra DPR RI melalui sudut pandang filsafat komunikasi. Ada 3 aspek dalam filsafat komunikasi yang akan dibahas yaitu Aksiologi, Ontologi, dan Epistemologi yaitu sebagai berikut :

1. Aksiologi 

Aksiologi adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai atau norma-norma terkait suatu ilmu. Nilai-nilai tersebut dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsep adil atau tidak adil, jujur atau curang, benar atau salah, baik atau tidak baik. Semua ini melibatkan penilaian karena manusia, melalui tindakannya, berusaha mencapai atau mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk membuat pertimbangan tentang hal-hal yang dianggap penting. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti hakikat nilai, umumnya dilihat dari perspektif filsafat.

Pendekatan aksiologis menekankan nilai-nilai moral seperti akuntabilitas, transparansi, integritas dan compassion sebagai landasannya. Anggota DPR harus menyatakan secara terbuka komitmen mereka untuk melayani masyarakat dan memberikan contoh nilai-nilai ini dalam tindakan yang dilakukan oleh mereka. DPR RI dapat secara proaktif mengeluarkan laporan mengenai pengeluaran anggaran, proses legislatif dan catatan pemungutan suara. Mendengarkan suara konstituen melalui balai kota dan survei akan membantu menyelaraskan kembali prioritas dengan kepentingan publik. Dengan menjalankan tugasnya secara transparan dan penuh kebijaksanaan serta empati, DPR RI dapat menunjukkan dirinya mewakili harapan dan impian masyarakat Indonesia. Hal ini akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan makna pada lembaga.

2. Ontologi 

Ontologi adalah bidang filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Ontologi merupakan ilmu yang berdasarkan pada sesuatu yang nyata. Kaitannya dalam upaya pengembalian citra DPR RI terhadap pandangan masyarakat indonesia yakni ilmu ontologi dapat membantu dalam mengembangkan strategi untuk pemulihan citra. Dengan mengidentifikasikan akar masalah lalu menganalisis hubungan antara entitas yang berbeda, ontologi dapat membantu dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses perbaikan dan tindakan yang perlu diambil.

Dalam upaya pengembalian citra berdasarkan ontologi DPR RI dapat melakukan transparansi kinerja serta memberikan hasil kerja yang nyata  dan membangun kembali komunikasi yang baik terhadap masyarakat sehingga publik dapat mempercayai DPR RI kembali serta dengan hal tersebut DPR RI mendapatkan kembali citra positifnya dari masyarakat Indonesia. 

3. Epsitemologi 

Epistemologi merupakan salah satu termasuk dalam filsafat komunikasi, secara istilah epistemologi merupakan ilmu yang dapat mengkaji terhadap pengetahuan, metode, struktur, dan benar atau tidaknya pengetahuan tersebut hadir. Epistemologi dan upaya pengembalian citra DPR RI terhadap pandangan masyarakat indonesia dengan epistemologi  karena ia dapat membantu humas DPR RI dalam memahami dan melakukan pemikiran kritis sumber informasi yang dipengaruhi citra mereka di mata publik dan bagaimana mengembangkan strategi komunikasi yang dapat dikatakan efektif dan kredibel dalam kinerja, fungsi, dan peran . Humas DPR RI harus bisa membuat masyarakat memiliki pengetahuan secara akurat, objektif, dan kritis agar dapat bisa melihat lembaga legislatif tersebut dengan rasional dan proporsional

Ketika ontologi ia berusaha mencari ilmu secara reflektif terhadap hal yang ada, tetapi  epistemologi membahas dengan terjadinya dan kebenaran ilmu itu hadir. Epistemologi disini dapat memberikan "bagaimana ia mendapatkan upaya tersebut sebagai pengetahuan" dengan beberapa cara yaitu :

• Meningkatkan kinerja dan kualitas dari DPR RI tidak hanya seorang humas saja tetapi seluruh elemen dengan membuat undang-undang yang sesuai yang diperlukan rakyat dan dapat menyelesaikan permasalahan strategis yang hadir pada bangsa Indonesia.

• Dapat membangun komunikasi yang baik dan efektif pada publik dengan transparan, kredibel, dan juga aktual pada kegiatan hasil kerja DPR RI. Bisa juga selalu merespon kritik dan masukan masyarakat dengan sikap terbuka.

• Humas juga dapat menjaga integritas dan moralitas dari para pekerja DPR RI dengan mencegah dan memberantas korupsi yang hadir lalu bisa menghormati kode etik serta perundang-undangan. Serta bisa membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat untuk mengikuti proses perundangan-undang dan kinerja DPR RI yang dilakukan.

Itulah pembahasan mengenai bagaimana pengembalian citra DPR RI melalui sudut pandang filsafat komunikasi. Ada 3 aspek dalam filsafat komunikasi yang akan dibahas yaitu Aksiologi, Ontologi, dan Epistemologi.  Ketiga aspek tersebut bisa membantu membentuk citra positif atau negatif karena hal tersebut tergantung pada integritas, keterbukaan, dan kesesuaian DPR RI dengan nilai-nilai masyarakat.