[caption caption="Memandirikan Masyarakat Miskin | Dok. Pribadi"][/caption]Kota Prabumulih Membuat Masyarakat Miskinnya Mandiri. Bagaimana ceritanya...? Se-simpul pertanyaan itu tentu akan mengemuka, terutama bagi masyarakat Kota Prabumulih ketika pertama kali melihat, menyimak dan mengkaji secara gamblang Visi-Misi Walikota Prabumulih 2013-2018 yang bertajuk “PRIMA” (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri dan Aman) Berkualitas.
Platform Visi Prabumulih PRIMA Berkualitas tentu mengejawantahkan sebuah visi modernis yang tidak menghilangkan kearifan lokal yang menjadi basis pendekatan masyarakat Kota Prabumulih yang urbanis, majemuk, dan humanis serta egaliter.
Komponen masyarakat yang begitu kental dengan budaya tradisionalitas-modernis sebagaimana ciri kebanyakan Kota Urban (Urban City) sudah barang tentu membutuhkan sentuhan yang pasti berbeda dengan masyarakat perkotaan kebanyakan, sehingga sentuhan yang sedikit saja tidak populer akan membuat berbagai macam program, khususnya program pemerintah menjadi percuma dan berantakan.
Dibanyak kesempatan, Walikota Prabumulih dan Wakilnya telah membuat berbagai macam gebrakan dengan pendekatan yang disebutkan diatas. Yaitu dengan menjadikan program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Prabumulih menjadi fokus utama Pemerintah dan jajarannya.
Ada tiga masalah pokok yang ditanggulangi secara bersamaan yang membutuhkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di Kota Prabumulih yaitu:
(1) Masalah Sosial dengan Pengentasan Kemiskinan.
Kemiskinan menjadi masalah utama diawal pemerintahan Ridho-Fikri yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Pada tahun 2013 itu data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Prabumulih berkisar 11,23%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 19.363 penduduk Kota Prabumulih masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini juga diperparah dengan secara kasat mata masih banyaknya keluarga miskin yang tinggal dirumah yang tidak layak huni;
(2) Masalah Ekonomi
Yaitu ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan keluarga.
(3) Masalah Infrastuktur,
Terutama infrastruktur dasar (air bersih, listrik, akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan), serta infrastruktur jalan dan jembatan.
Walikota Prabumulih semasa pemerintahanya sudah bertekad dan mencanangkan “Prabumulih bebas Rumah Tidak Layak Huni”. Mimpi itu sudah mendekati kenyataan. Dan, Walikota Prabumulih telah menetapkan ketiga masalah pokok itu menjadi fokus Pemerintah Kota yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
Peletakan dasar pengentasan kemiskinan menjadi basis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih yang menjadikan pemerintah harus memiliki siasat atau strategi yang khusus dalam melakukan pendekatan penanggulangan kemiskinan.
Setelah melalui berbagai macam kajian dan beberapa diskursus yang terus-menerus maka ditetapkan bahwa ada dua pertanyaan utama agar penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih ini bisa berhasil. Pertanyaan tersebut adalah (1) Bagaimana supaya keluarga miskin ini bisa hidup dan bernaung ditempat yang layak; dan (2) Bagaimana pendapatan keluarga miskin bisa membaik?”.
Di awal pemerintahan Ridho-Fikri beberapa kendala dihadapi terutama masalah akurasi data kemiskinan. Maka, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah perbaikan data warga miskin, terkhusus warga miskin yang rumahnya tidak layak huni namun milik sendiri. Beberapa SKPD Kota Prabumulih pun dikumpulkan seperti BPMPKD, Dinas Sosial, Camat, Lurah, Disdukcapil dan Bappeda.
Bappeda melalui Bidang Kerjasama dan Penelitian ditunjuk untuk menjadi inisiator dalam menjalankan fungsinya sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperbaiki data kemiskinan di Kota Prabumulih.
Temuan awal dari Tim Bappeda adalah tersedianya data PPLS DI Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K tahun 2011 yang kemudian diuji petik dibeberapa wilayah desa dan kelurahan. Temuan yang cukup mengejutkan adalah ternyata banyak sekali data yang bias dan tidak bisa lagi mengakomodasi kebutuhan By Named By Address (BNBA) sesuai dengan harapan Masyarakat dan Pemerintah Kota Prabumulih karena data yang tgersedia di BDT TNP2K itu tidak lagi up-date kalau tidak mau di bilang expired.
Karena itu lah dilakukan kegiatan yang cukup ekstrim agar data yang baik dapat terkumpul dan tersaji dan bisa segera ditindaklanjuti untuk mengambil keputusan. Langkah tersebut dilakukan dengan menurunkan Tim Survey yang dibentuk Walikota Prabumulih untuk terjun langsung ke lapangan. Tim ini turun bersama Ketua RT, RW, Lurah dan Camat dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Alhamdulillah, pada akhir tahun 2013 itu atas kerja keras Tim Survey didapatkan sebanyak 1.181 Rumah Tidak Layak Huni Milik Sendiri yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. Data tersebut sudah berisi juga RTLH yang belum memiliki listrik, pendapatan keluarga yang minim, belum dialiri PDAM, belum memiliki Jamkesmas/Jamsoskes, Belum menerima RASKIN, anggota keluarga yang tidak sekolah, anggota keluarga yang tidak bekerja, termasuk usulan keluarga yang ingin berusaha (bekerja) sesuai dengan keahlian masing-masing.
Data-data tersebut kemudian diolah, diverifikasi dan divalidasi ulang oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data terakhir hasil dari verifikasi dan viladasi itu didapatkan sebanyak 937 data RTLH milik sendiri. Terhadap 937 RTLH tersebut kemudian dilakukan juga pengukuran titik koordinat dengan GPS untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Akhirnya Pemerintah Kota Prabumulih fokus memperbaiki dan membangun rumah baru 937 RTLH milik sendiri tersebut.
Disaat yang bersamaan atas inisiatif Walikota Prabumulih mengumpulkan seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang ada di Prabumulih untuk membangun 937 RTLH milik sendiri menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Inisiatif brilian dari Walikota Prabumulih saat itu adalah dengan mengumpulkan zakat/infak/sodaqoh dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memulai duluan membangun baru (bukan membedah) RTLH milik sendiri.
Kegiatan ini pun mendapatkan dukungan dari seluruh PNS yang ada di Kota prabumulih. Penyaluran dana dan pengerjaannya melalui Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Prabumulih. Dipermulaan kegiatan, melalui zakat/infak/sadaqah Pegawai Pemkot Prabumulih tersebut dapat membangun sebanyak 84 RTLH sepanjang tahun 2014.
Memasuki tahun 2015, kejadian yang lebih mengejutkan lagi ternyata para pegawai TKS dan Honorer pun ingin ikut membantu menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan bangun rumah baru RTLH Maskin tersebut. Sehingga terjadi peningkatan jumlah zakat/infak/ sadaqoh Pegawai Pemkot Prabumulih yang disalurkan melalui Baznas menjadi kurang lebih Rp 300 juta/bulan.
Imbasnya adalah Baznas dapat membedah 10 RTLH per bulan pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2015 itu Pegawai Pemkot Prabumulih dapat membangun 120 RTLH milik sendiri. Hal itu juga menunjukkan bahwa PNS/Honorer dan TKS mampu berzakat/infak dan bersadaqah setiap bulan dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih untuk membantu pengentasan kemiskinan.
Kemampuan Baznas Kota Prabumulih untuk mengelola zakat/infak dan sadaqah yang berasal dari Pegawai baik PNS maupun Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih itu berbuah penghargaan dari Baznas Pusat yaitu Baznas Award untuk Baznas Kota Prabumulih pada tahun 2015 yang diserahkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin kepada Walikota Prabumulih dan Ketua Baznas Prabumulih.
Harus ada identifikasi yang jelas dengan kerangka yang juga jelas agar semuanya tepat sasaran dan bantuan yang diberikan tidak hanya sekedarnya saja. Data Masyarakat Miskin Kota Prabumulih yang telah dikumpulkan selalu di-update, divalidasi dan diverifikasi oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data tersebut kemudian dipertajam kembali, dianalisis serta disajikan dalam sebuah proposal yang berisi data BNBA Masyarakat Miskin Kota Prabumulih.
Proposal tersebut telah disampaikan ke beberapa stakeholder baik unsur Pemerintahan Pusat, Provinsi dan forum CSR-PKBL Kota Prabumulih. Kegigihan tim tersebut menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan disambutnya proposal yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Prabumulih terutama oleh Pemerintah Pusat dan Forum CSR-PKBL Kota Prabumulih.
Melihat para pegawai Pemerintah Kota Prabumulih bahu-membahu dan serius mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS (waktu itu Kementerian Perumahan Rakyat) membantu penyelesaian terhadap 756 RTLH milik sendiri pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 melalui BSPS juga, Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) membantu sebanyak 260 RTLH Milik sendiri.
Di saat yang bersamaan, tidak mau kalah dengan Pemerintah Pusat dan Para Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, Forum CSR-PKBL pun ikut turun tangan dalam membangun RTLH Masyarakat Miskin Milik sendiri tersebut. Forum yang digawangi oleh PT. Pertamina Asset II dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Prabumulih Pada tahun 2014 membangun baru sebanyak 9 RTLH milik sendiri.
Gerakan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Asset II itu diikuti juga oleh perusahaan lain seperti Bank Sumselbabel, BRI, Bank Mandiri, PT. Bina Mitra Artha, PT. Budi Kumbang. Mereka membangun masing-masing satu buah rumah.
Selanjutnya, pada tahun 2015, forum CSR-PKBL Kota Prabumulih membangun 18 RTLH kembali. Perusahaan yang terlibat meliputi PT. Pertamina Asset II, Bank Sumselbabel, PT. Titis Sampurna, BRI cabang Kota Prabumulih, Bank Syari’ah Mandiri, RS Fadillah Medical Center (FMC). Keterlibatan forum CSR-PKBL Kota Prabumulih itu, diawal tahun 2015 itu menghasilkan penghargaan dikancah nasional yaitu 2 (dua) buah CSR award untuk Pemda Baik (Prabumulih) dan Tokoh Baik (Ir. H. Ridho Yahya, MM/Walikota Prabumulih).
Saat ini pada akhir tahun 2015, dengan sedikit sentuhan APBD Kota Prabumulih dan pelibatan berbagai stakeholder yang ada dikota prabumulih itu telah dapat membangun kurang lebih 1.340 RTLH. Data yang tadinya hanya 937 RTLH pada tahun 2013, kemudian dilakukan pendataan ulang dan terkumpul sebanyak kurang lebih 1.387 RTLH milik sendiri di Kota Prabumulih.
Pertanyaan lanjutannya adalah apakah setelah rumahnya dibedah, maka keluarga itu dibiarkan begitu saja...?
Disadari sepenuhnya bahwa program pemerintah tidak boleh menina-bobokkan penerima bantuan. Penerima bantuan harus bermartabat, memiliki harga diri dan tidak boleh menjadi “pengemis”. Karena itu diperlukan target dan waktu (time limitation) sampai kapan keluarga akan dibantu. Jawabannya adalah sampai mereka naik kelas. Kapan naik kelasnya..? ketika keluarga sudah mampu mandiri.
Terus, Kapan mandirinya...? pertanyaan terakhir ini yang mengharuskan kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk segera me-redesigned program penanggulangan kemiskinan. Dan itu telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih sejak bulan Agustus Tahun 2015. Bantuan yang bisanya hanya sifatnya instant, temporer, sementara menjadi bantuan yang mandiri, tetap dan berkesinambungan.
Skema dibawah ini adalah skema yang menggambarkan pergeseran paradigma (Shifting paradigm) mind-set masyarakat penerima bantuan untuk dapat juga bekerja keras bersama pemerintah.
[caption caption="Skema Kemiskinan"]
Pergesaran Paradigma (shifting paradigm) pola pikir (mind set) masyarakat penerima bantuan itu dimaksudkan yaitu pada saat tertentu nanti (satu periode masa jabatan) mereka dapat segera “naik kelas” atau “wisuda”. Fokusnya adalah peningkatan pendapatan keluarga sesuai dengan usaha yang dimiliki. Prinsifnya adalah penduduk miskin yang berusia produktif harus bisa menghasilkan pendapatan untuk keluarga.
Paling tidak penghasilan keluarga dapat mencapai dan memenuhi standar kebutuhan hidup layak di Kota Prabumulih. Program ini mulai menampakkan secercah harapan, disaat kondisi sulit seperti sekarang Masyarakat Prabumulih tetap gigih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Yang menggembirakan adalah kegiatan penaggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih dapat memberikan multiplier effect kepada banyak pihak, seperti Kementerian Agraria membantu sertifikasi tanah gratis melalui Prona. Pada tahun 2015 sebanyak 300 Prona untuk masyarakat miskin dan pada tahun 2016 ini sebanyak 1.000 prona untuk RTLH milik sendiri Masyarakat Miskin, 100 UMKM, 100 bidang kebun pertanian. Success Story Kota Prabumulih itu bahkan menjadi salah satu topik pada Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2016 di Hotel Aryaduta Palembang.
Disamping itu juga kegiatan yang merupakan inovasi memandirikan masyarakat miskin di Kota Prabumulih ini pernah dipamerkan di arena Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional di Jakabaring Palembang dan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) di Hall Selatan Senayan Gelora Bung Karno Jakarta diakhir tahun 2015.
Bantuan lain yang didapatkan adalah berasal dari Kementerian ESDM yang melanjutkan bantuan gas gratis tahun 2016 ini sebanyak 32.000 sambungan rumah tangga sasaran melengkapi hampir 10.000 sambungan yang telah dinikmati oleh masyarakat Kota Prabumulih (saat ini Kota Prabumulih menjadi Kota Percontohan Gas Rumah Tangga Nasional). Kemudian, Kementerian Perdagangan membantu grobak (bakso, tekwan, lemari) untuk masyarakat miskin berjualan, mesin pencacah limbah plastik, dan lain-lain.
Kementerian Pertanian membantu traktor, hand tractor, mesin pompa air, dan lain-lain. Tidak ketinggalan juga Kementerian Tenaga Kerja membantu alat-alat untuk pelatihan serta pendampingan terhadap penduduk miskin dan memiliki usaha.
Disamping itu juga pada sejak tahun 2015 yang lalu Pemerintah Kota Prabumulih juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk dapat membangun “RUSUNAWA MBR”. Runawa MBR nantu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tanah, menyewa, nge-kost dan lain-lain.
Pada saat ini proses pelelangan “RUSUNAWA MBR” tersebut sedang dilakukan di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan direncanakan akan dibangun di lingkungan Islamic Center Kota Prabumulih.
Hasil dari semua program tersebut saat ini sudah mulai kelihatan yaitu cenderung menurunnya secara gradual Penduduk Miskin di Kota Prabumulih. Data BPS ini bisa menjadi indikator linier-nya program pemerintah dengan penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Prabumulih menunjukkan trend yang menggembirakan dan cenderung menurun yaitu dari 11,23% (2013) menjadi 10,86% (2014), dan dari sisi jumlah juga mengalami penurunan yaitu dari 19.393 (2013) menjadi 19.020 jiwa (2014).
Karena itu bila ada suara sumbang bahwa terhadap politik anggaran melalui dana APBD Kota Prabumulih yang digunakan dan dibelanjakan untuk membantu masyarakat miskin disebut sebegitu fantastis (4,9 milyar), saya fikir tidak ama sekali. Angka tersebut tidak sampai 10% dari APBD Kota Prabumulih, jadi sebetulnya masih sangat kurang.
Karena sekali lagi, bahwa ada adagium yang menyatakan “miskin itu bukan pilihan”. Karena itu, kalau kita disuruh memilih antara mau kaya atau miskin maka sudah barang tentu orang yang sehat pasti memilih hidup berkecukupan. Namun yang perlu dikawal adalah penggunaan APBD tersebut agar tepat dan mencapai sasaran.
Untuk itu mari kita sebagai masyarakat Kota Prabumulih yang begitu humanis dan egaliter membantu Pemerintah Kota Prabumulih mewujudkan masyarakat yang mandiri terkhusus masyarakat miskinnya.
In syaa'llah barrokah.
*Prabumulih12042016*
fikrijamillubay