Walikota Prabumulih semasa pemerintahanya sudah bertekad dan mencanangkan “Prabumulih bebas Rumah Tidak Layak Huni”. Mimpi itu sudah mendekati kenyataan. Dan, Walikota Prabumulih telah menetapkan ketiga masalah pokok itu menjadi fokus Pemerintah Kota yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
Peletakan dasar pengentasan kemiskinan menjadi basis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih yang menjadikan pemerintah harus memiliki siasat atau strategi yang khusus dalam melakukan pendekatan penanggulangan kemiskinan.
Setelah melalui berbagai macam kajian dan beberapa diskursus yang terus-menerus maka ditetapkan bahwa ada dua pertanyaan utama agar penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih ini bisa berhasil. Pertanyaan tersebut adalah (1) Bagaimana supaya keluarga miskin ini bisa hidup dan bernaung ditempat yang layak; dan (2) Bagaimana pendapatan keluarga miskin bisa membaik?”.
Di awal pemerintahan Ridho-Fikri beberapa kendala dihadapi terutama masalah akurasi data kemiskinan. Maka, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah perbaikan data warga miskin, terkhusus warga miskin yang rumahnya tidak layak huni namun milik sendiri. Beberapa SKPD Kota Prabumulih pun dikumpulkan seperti BPMPKD, Dinas Sosial, Camat, Lurah, Disdukcapil dan Bappeda.
Bappeda melalui Bidang Kerjasama dan Penelitian ditunjuk untuk menjadi inisiator dalam menjalankan fungsinya sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperbaiki data kemiskinan di Kota Prabumulih.
Temuan awal dari Tim Bappeda adalah tersedianya data PPLS DI Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K tahun 2011 yang kemudian diuji petik dibeberapa wilayah desa dan kelurahan. Temuan yang cukup mengejutkan adalah ternyata banyak sekali data yang bias dan tidak bisa lagi mengakomodasi kebutuhan By Named By Address (BNBA) sesuai dengan harapan Masyarakat dan Pemerintah Kota Prabumulih karena data yang tgersedia di BDT TNP2K itu tidak lagi up-date kalau tidak mau di bilang expired.
Karena itu lah dilakukan kegiatan yang cukup ekstrim agar data yang baik dapat terkumpul dan tersaji dan bisa segera ditindaklanjuti untuk mengambil keputusan. Langkah tersebut dilakukan dengan menurunkan Tim Survey yang dibentuk Walikota Prabumulih untuk terjun langsung ke lapangan. Tim ini turun bersama Ketua RT, RW, Lurah dan Camat dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Alhamdulillah, pada akhir tahun 2013 itu atas kerja keras Tim Survey didapatkan sebanyak 1.181 Rumah Tidak Layak Huni Milik Sendiri yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. Data tersebut sudah berisi juga RTLH yang belum memiliki listrik, pendapatan keluarga yang minim, belum dialiri PDAM, belum memiliki Jamkesmas/Jamsoskes, Belum menerima RASKIN, anggota keluarga yang tidak sekolah, anggota keluarga yang tidak bekerja, termasuk usulan keluarga yang ingin berusaha (bekerja) sesuai dengan keahlian masing-masing.
Data-data tersebut kemudian diolah, diverifikasi dan divalidasi ulang oleh Tim Bappeda Kota Prabumulih. Data terakhir hasil dari verifikasi dan viladasi itu didapatkan sebanyak 937 data RTLH milik sendiri. Terhadap 937 RTLH tersebut kemudian dilakukan juga pengukuran titik koordinat dengan GPS untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Akhirnya Pemerintah Kota Prabumulih fokus memperbaiki dan membangun rumah baru 937 RTLH milik sendiri tersebut.
Disaat yang bersamaan atas inisiatif Walikota Prabumulih mengumpulkan seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang ada di Prabumulih untuk membangun 937 RTLH milik sendiri menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Inisiatif brilian dari Walikota Prabumulih saat itu adalah dengan mengumpulkan zakat/infak/sodaqoh dari para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memulai duluan membangun baru (bukan membedah) RTLH milik sendiri.
Kegiatan ini pun mendapatkan dukungan dari seluruh PNS yang ada di Kota prabumulih. Penyaluran dana dan pengerjaannya melalui Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Prabumulih. Dipermulaan kegiatan, melalui zakat/infak/sadaqah Pegawai Pemkot Prabumulih tersebut dapat membangun sebanyak 84 RTLH sepanjang tahun 2014.