Mohon tunggu...
Dzulfikar
Dzulfikar Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Content Creator

Blogger dan Content Creator. Member Kompasiana sejak Juni 2010. Aktif menulis di blog bangdzul.com dan vlog https://www.youtube.com/@bangdzul/

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Kontroversi Uber Taxi, Pemerintah Harus Hadir!

26 Juni 2015   01:17 Diperbarui: 26 Juni 2015   01:33 4184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mitra Uber taksi juga mengakui bahwa mereka awam terhadap hukum juga awam terhadap perpajakan. Jadi saat ditanya tentang beberapa hal kewajiban sebagai operator taksi, mitra uber memang kurang menguasai hal-hal tersebut. Seharusnya memang yang berwenang menjawab adalah penyelenggara Uber Taksi, bukan Mitra Uber Taksi.

Saya pribadi sepakat dengan komentar bang Ben Burhanuddin. Dalam kisruh Uber Taksi ini Pemerintah Wajib hadir. Baik hadir untuk melindungi konsumen, juga hadir sebagai regulator untuk mewadahi pelaku usaha yang kadung bergantung pada Uber Taksi.

Lain lagi dengan di Bandung. Kabarnya Ridwan Kamil sedang menguji kelayakannya dengan mengundang berbagai profesional transportasi. Dalam gagasannya mewujudkan Smart City, Uber Taksi merupakan perwujudan Smart City karena menggunakan aplikasi yang lebih memudahkan. Namun tampaknya Ridwan Kamil tidak mau terburu-buru memutuskan atau bahkan merazia armada uber Taksi di Bandung seperti halnya yang sudah dilakukan di Jakarta.

Dengan adanya kontroversi ini, beberapa supir Uber Taksi mengaku mengeluh karena takut untuk beroperasi setelah beberapa mobil rekannya ditangkap.

Harapan kita sebagai masyarakat pemerintah memang wajib menyediakan alat transportasi massal yang murah dan berkualitas. Keberadaan Uber Taksi ini setidaknya menyentil ketidakberdayaan pemerintah dalam mengatur alat transportasi. Keberadaan Taksi, Gojek yang sifatnya pelayanan personal justru akan semakin membuat penuh kondisi lalu lintas, berbeda jika semua diarahkan untuk menggunakan alat transportasi massal yang nyaman. Political will pemerintah dalam menahan laju penjualan kendaraan pun dipertanyakan. Kemudahan membeli motor dan mobil menjadi salah satu faktor semakin macetnya Jakarta.

Apapun terobosannya, pemerintah hendaknya tidak menutup mata dan selalu bisa terupdate dengan kemajuan zaman dan teknologi. Uber Taksi saat ini mungkin juga harus bebenah dengan persoalan regulasi dan perlindungan konsumen. Sementara pemerintah juga diminta untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam memutuskan persoalan Uber Taksi ini.

Salam Hangat

Use my Uber promo code, dzulfikara2ue, and get Rp150,000 off your first Uber ride. Redeem it at https://www.uber.com/invite/dzulfikara2ue 

Silahkan lihat rekamannya disini 

https://youtu.be/OSARzFFyFJk

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun