Soal komunikasi dan sinergitas dalam penegakan hukum (khususnya korupsi) pada waktu-waktu lalu ada lembaga kerjasama diantara penegak hukum yang disebut MAHKEJAPOL (Mahkamah Agung, Kekjaksaan damn Kepolisian). Saya kemudian mengatakan pola hubungan kerjasama seperti ini tidak menguntungkan masyarakat, karena yang terjadi justru banyak kasus yang dikompromikan diantara petingginya saja dan ini melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Karena itu yang harus dibangun adalah pola hubungan yang konstruktif, yaitu kerjasama yang saling mengingatkan dan dapat dirum,uskan dalam satu tagline “partner yang kritis”. Masing-masing fihak dapat merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan kerjanya dalam kerangka “fastabiqul khaerot” berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Jika system politik tidak lagi berbiaya mahal, system ekonomi tidak berbiaya tinggi, dan jagad penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi sudah menjadi pasti dan adil, maka Indonesia akan muncul sebagai Negara yang makmur, bersih dan demokratis. Mungkinkah ? Wallahu alamu bishawab (Jatibening12032016).
