Baiq Nuril, Ketika Semua Orang Jadi Hakim

Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno, S.H. seperti dikutip dari wikipedia.org, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Begitulah hukum pidana itu diberlakukan. Seperti yang terjadi kepada Baiq Nuril Maknun  yang diputuskan bersalah  dan di hukum selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim MA setelah upaya Peninjauan Kembali  (PK) di tolak majelis hakim Mahkamah Agung. Terkait pelanggaran yang dia lakukan seperti yang disangkakan kepadanya karena melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukumnya enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Kasus Baiq ini berawal dari pelaporan oleh H.Muslim Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram NTB kepada kepolisian atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten pornografi. Baiq Nuril dituduh merekam dan menyebarkan percakapan mesum kepala sekolahnya waktu itu, H Muslim.

Percakapan bermula Desember 2014. Sang kepala sekolah tanpa alasan menelepon Baiq Nuril. Dalam sambungan telepon itu, Muslim menceritakan dirinya berhubungan badan dengan orang lain. Karena pembicaraan seperti itu, Baiq Nuril juga merasa dilecehkan Muslim. Rekaman percakapan mesum tersebut ternyata tersebar sehingga membuat Muslim malu dan membuat ia kehilangan jabatan kepala sekolah atas dasar itu Ia lantas melaporkan Baiq Nuril ke Polres Mataram.

Akibat laporan tersebut Baiq Nuril sempat ditahan oleh Kepolisian Mataram, namun Pengadilan Negeri Mataram melalui Hakim Albertus memutus bebas Baiq Nuril pada Juli 2017 dan ia pun bebas.

Tapi Jaksa merasa tidak puas dengan putusan PN Mataram langsung mengajukan kasasi ke MA . Dan hasilnya Majelis Hakim MA pada tanggal 26 September 2018 menganulir keputusan PN Mataram seraya menjatuhkan vonis hukuman 6 bulan penjara disertai denda sebesar Rp. 500 subsider 3 bulan kurungan.

Pihak Baiq Nuril kali ini yang merasa keberatan dan upaya hukum dilakukan oleh tim pengacaranya berupa Peninjauan Kembali (PK). Namun sayang upaya PK Baiq Nuril itu di tolak dan menetapkan hukuman yang sama dengan putusan kasasi.

Alhasil Baiq Nuril tetap dinyatakan bersalah. Setelah putusan ini turun dan kemudian diketahui publik, maka ramailah seantero jagat maya dan dunia nyata Indonesia. Karena sebenarnya memang dari awal kasus ini sudah menyedot perhatian masyarakat luas karena ini kan kasus seksi yang melibatkan wanita yang kebetulan secara hirarki jabatan di tempatnya bekerja berada di bawah pihak yang melaporkan, dan merasa dilecehkan karena harus mendengar ucapan tidak senonoh sang bos.

Berbagai pihak seolah berebut panggung untuk mengomentari kasus ini mulai dari Presiden sampai anggota dewan, jangan tanya LSM hampir setiap hari komentarnya  memenuhi ruang publik. Begitulah masyarakat, jika ada kasus yang melibatkan rasa ketidakadilan, semua pihak dengan cepat bergerak ke arah yang sama untuk menggelontorkan simpati, bahkan ada gerakan koin untuk Baiq, agar ia mampu membayar hukuman denda yang dijatuhkan padanya. Dan itu semua baik sangat baik malah. Solidaritas seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian putusan hakim MA juga tidak bisa serta merta disalahkan karena pastinya majelis hakim MA tentu saja punya dasar yang kuat dan kontruksi hukum yang jelas sebelum memutuskan perkara ini. 

Apabila kita melihat putusannya seperti yang bisa dibaca di website MA. Ketua majelis Dr Sri Murwahyuni dengan anggota MD Pasaribu dan Eddy Army menganggap bahwa Baiq Nuril telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merekam percakapannya dengan H.Muslim tanpa ijin. Karena menurut majelis hanya lembaga-lembaga tertentu saja seperti yang diamanatkan undang-undang yang diberi kewenangan lakukan penyadapan dan itu tidak termasuk perorangan seperti Baiq Nuril.