Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, selain memicu kekhawatiran di tengah masyarakat juga memunculkan perdebatan  pro dan kontra yang cukup menarik di berbagai platform media sosial.
Di platform medsos X, pemilik akun Wibudi @Budibukanintel, menolak cukup keras rencana kenaikan tarif PPN, apabila Negara belum mampu melayani rakyatnya dengan layak, yang ia sampaikan melalui gambar Garuda Biru ala Indonesia darurat dengan tambahan tulisan besar "Taxation Without Representation is a Crime"
Salah satu yang tak sependapat, yang artinya mendukung rencana kenaikan tarif PPN adalah akun @Farisrahman_1 dalam bahasa Inggris ia menyampaikan:
"I think if you want to have a Nordic-style welfare state, there's no way around it other than funding it through VAT. This is why European countries have very high VAT rates (>12%)."Â Â
Maksudnya kurang lebih seperti ini,Â
"Menurut saya jika anda sekalian ingin memiliki gaya negara kesejahteraan seperti negara-negara Nordic, satu-satunya cara untuk membiayainya ya lewat PPN. Ini lah mengapa negara-negara di Eropa tarif PPN-nya cukup tinggi, diatas 12 persen"
Seraya menunjuk majalah The Economist sebagai rujukannya, serta menambahkan data-data berupa diagram yang berkaitan dengan rendahnya rasio pajak kita dibandingkan negara-negara yang selevel dengan Indonesia.
Welfare State dan Pajak di Negara-Negara Nordic
Memang welfare state yang dianut negara-negara Nordic atau Eropa Utara, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Islandia, gayanya macam mana?
Sejatinya hampir semua negara di dunia ini menganut sistem welfare state, tapi dengan praktik, cakupan, dan sistem yang berbeda-beda.Â
Mengutip Investopedia, secara umum welfare state adalah sebuah konsep di mana negara memiliki peran aktif dalam melindungi dan meningkatkan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya, sehingga kesejahteraannya merata dan terjamin.
