Menurutnya, pasar mengkuatirkan pada masa Pemerintahan baru mendatang defisit fiskal akan semakin menganga, mengingat begitu banyak program-program yang akan mereka inisiasi dan itu membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar.
Seperti kita tahu, salah satu progran unggulan Prabowo -Gibran yang akan memerintah mulai 20 Oktober 2024 mendatang, adalah makan siang gratis yang belakangan istilahnya bergeser menjadi Program makan bergizi dengan anggaran sangat fantastis dikisaran Rp400 triliun.
Di luar programnya sendiri, Pemerintahan baru mendatang karena mengusung keberlanjutan, masih harus melanjutkan proyek pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang juga berbiayai sangat besar, belum lagi anggaran-anggaran rutin seperti berbagai subsidi dan jaring pengaman sosial, serta pembayaran utang negara yang juga kian membengkak.
Di sisi lain pendapatan negara terlihat tak akan beranjak naik signifikan seiring kenaikan belanjanya, sehingga dalam bayangan pasar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) akan semakin besar.
Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, tersiar kabar bahwa Pemerintah Prabowo kelak, bakal menaikan ambang batas rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 50 persen.
Meskipun besaran rasionya masih dalam koridor Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa rasio utang terhadap PDB dipatok maksimal 60 persen dan defisit APBN dibatasi 3 persen dari PDB.
Sebagai tambahan informasi, menurut data Kementerian Keuangan hingga kuartal 1 2024, rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di angka 38,79 persen
Logikanya, jika rasio utang terhadap PDB benar dinaikan, berarti defisit APBN akan dibiarkan menganga secara signifikan, hal yang jika tak dikelola secara hati-hati berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi Indonesia.
Oleh sebab itulah pasar menjadi was-was yang disinyalir menjadi salah satu hal yang ikut mendorong pelemahan rupiah.
Untungnya, isu ini tak dibiarkan berlarut-larut, sehingga membuat para investor kabur dan terus memicu pelemahan Rupiah. Mengutip Kontan.co.id, Tim sinkronisasi ekonomi Pemerintah Prabowo-Gibran dan Tim ekonomi Pemerintahan Indonesia saat ini menegaskan ke publik bahwa Pemerintahan Presiden terpilih, nantinya bakal mengelola ekonomi Indonesia secara prudent dan tak ugal-ugalan.Â
Defisit APBN 2025 mendatang akan dipatok di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB. Menurut Chatib Basri, hal tersebut menjadi penting, lantaran dapat meyakinkan pasar bahwa Pemerintah saat ini dan mendatang akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3 persen.
