Namun demikian, meskipun pengawasan "terlihat" sudah dilakukan dengan seksama dan ketat, kepercayaan masyarakat terhadap Program Dana Tapera tak bisa diharapkan serta merta terjadi, butuh waktu untuk membuktikannya.
Apalagi yang akan terkena pemotongan penghasilan untuk Program Dana Tapera ini sangat luas, semua warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 200 juta jiwa.
Dan Pemerintah menargetkan dana kelolaan BP-Tapera dalam 10 tahun setelah lengkap diterapkan akan mencapai Rp200 triliun, jumlah yang luar biasa besar.
Oleh sebab itu, wajar juga apabila sejumlah pihak misuh-misuh, karena mereka takut kasus-kasus pengelolaan dana acak kadut seperti kasus Asabri, Jiwasraya dan lainnya terulang lagi, dan tak dapat dipungkiri potensi itu memang ada.
Selain masalah Trust Issue dalam praktik pengelolaan dananya, ada dua kritik lain terhadap Program Dana Tapera ini, pertama, beban iuran yang sebesar 3 persen terlalu berat bagi pekerja maupun pengusaha, makanya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melontarkan keberatannya terhadap program ini.
Kedua, Ketidakjelasan manfaatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahu persis manfaat dari program ini, andai pun tahu, mereka belum tpaham mekanisme menggunakannya.
Selagi masih ada waktu yang tersisa sebelum diberlakukan secara utuh pada tahun 2027, Program Dana Tapera yang tujuannya baik ini sistem dan mekanisme serta sosialisasinya bisa disempurnakan lagi, agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan tidak dijadikan arena bancakan baru oleh para pihak yang terlibat langsung mengelola Program Dana Tapera ini.
