Kecuali, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk skema PSO kurang dari kebutuhan biaya operasional PT.KCI, sehingga berpotensi membuat anak perusahaan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) merugi, yang akibatnya akan membuat keberlanjutan operasional PT.KCI terganggu.
Jika ini yang terjadi, suka tidak suka, tarif KRL commuter line ya harus dinaikan, dan konsumen KRL seperti saya, tak ada pilihan lain, selain menelannya.
Tapi, andaipun kenaikan itu menjadi sebuah keniscayaan, tak perlu lah mengembangkan narasi skema kenaikan tarif yang aneh-aneh, seperti membedakan tarif antara penumpang kaya dan penumpang miskin, yang di lapangan bakal sulit diterapkan, kami pengguna menjadi pusing harus dibebani pembuktian identitas ini itu, alhasil potensi konflik dengan operator KRL Commuter Line menjadi terbuka.
Logika pasarnya, jika satu kelompok harus membayar lebih mahal untuk memperoleh suatu layanan, artinya layanan yang diberikan harus lebih baik dibandingkan kelompok lain yang membayar lebih murah.
Misalnya layanan itu tidak lebih baik, mana mau lah membayar lebih mahal.
Tarifnya naik ya naik saja, tanpa perlu disparitas tarif, berlaku untuk semua pihak. Mau kaya, mau miskin, mau pekerja formal atau non-formal, pelajar atau pekerja, KRL Commuter Line kan angkutan masal yang pelayanannya harus serupa tanpa diskriminasi.
Toh dengan sosialisasi yang benar dan tepat dengan angka kenaikan tarif yang masuk akal, para pengguna KRL commuter line juga bisa paham kok kondisinya.
Tapi hal ini pun dengan sejumlah catatan, berikan pelayanan yang lebih baik, dah itu saja.
