Wacana tahunan kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line kembali bergulir, setelah dalam sebuah kesempatan, Direktur Utama PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artivriyanto seperti dilansir Kontan.Co.Id, mengisyaratkan kemungkinan kenaikan tarif KRL Commuter Line pada tahun 2024 ini.
"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ungkap Asdo. Kamis (11/01/2024) pekan lalu.
Tarif KRL yang berlaku saat ini masih berada di angka Rp.3.000 untuk 25 kilometer pertama, dan Rp.1.000 untuk 10 kilometer selanjutnya.
Tarif ini belum berubah sejak 8 tahun lalu, oleh sebab itu sejumlah pihak termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) menganggap rasional jika kenaikan tarif KRL Commuter Line itu dilakukan.
Apabila mengacu pada wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line 2 tahun lalu, yang akan dinaikan adalah tarif 25 kilometer pertama, menjadi Rp.5.000, sedangkan untuk tarif 10 kilometer berikutnya, masih akan tetap berlaku tarif lama.
Namun, kenaikan tarif tersebut harus linier dengan tingkat standar pelayanan. Dengan demikian menjadi fair bagi konsumen, membayar lebih ya pelayanan yang diberikan operator KRL juga harus lebih.
Apabila dirasa standar pelayanan belum bisa ditingkatkan, contoh yang paling mendasar saja misalnya ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KRL, PT. KCI selaku operator KRL Commuter line di Jabodetabek dan wilayah aglomerasi lain, belum perlu mengusulkan kenaikan tarif.
Toh, sebenarnya yang memiliki wewenang menaikan tarif KRL Commuter itu adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
KRL Commuter Line, itu sejatinya disubsidi oleh Pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO).
Subsidi dari Pemerintah yang berbentuk PSO tadi dialokasikan untuk kebutuhan biaya operasional PT.KCI seperti kebutuham energi, dalam hal ini pembayaran listrik dan bahan bakar, perawatan sarana dan prasarana, Â untuk membayar gaji karyawannya, bahkan diberi margin hingga 10 persen.
Jadi sepanjang Pemerintah berkenan untuk memberikan subsidi melalui skema PSO sesuai dengan kebutuhan operasional PT.KCI, tak ada alasan untuk menaikan tarif KRL.
Kecuali, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk skema PSO kurang dari kebutuhan biaya operasional PT.KCI, sehingga berpotensi membuat anak perusahaan PT.Kereta Api Indonesia (KAI) merugi, yang akibatnya akan membuat keberlanjutan operasional PT.KCI terganggu.
Jika ini yang terjadi, suka tidak suka, tarif KRL commuter line ya harus dinaikan, dan konsumen KRL seperti saya, tak ada pilihan lain, selain menelannya.
Tapi, andaipun kenaikan itu menjadi sebuah keniscayaan, tak perlu lah mengembangkan narasi skema kenaikan tarif yang aneh-aneh, seperti membedakan tarif antara penumpang kaya dan penumpang miskin, yang di lapangan bakal sulit diterapkan, kami pengguna menjadi pusing harus dibebani pembuktian identitas ini itu, alhasil potensi konflik dengan operator KRL Commuter Line menjadi terbuka.
Logika pasarnya, jika satu kelompok harus membayar lebih mahal untuk memperoleh suatu layanan, artinya layanan yang diberikan harus lebih baik dibandingkan kelompok lain yang membayar lebih murah.
Misalnya layanan itu tidak lebih baik, mana mau lah membayar lebih mahal.
Tarifnya naik ya naik saja, tanpa perlu disparitas tarif, berlaku untuk semua pihak. Mau kaya, mau miskin, mau pekerja formal atau non-formal, pelajar atau pekerja, KRL Commuter Line kan angkutan masal yang pelayanannya harus serupa tanpa diskriminasi.
Toh dengan sosialisasi yang benar dan tepat dengan angka kenaikan tarif yang masuk akal, para pengguna KRL commuter line juga bisa paham kok kondisinya.
Tapi hal ini pun dengan sejumlah catatan, berikan pelayanan yang lebih baik, dah itu saja.
