"Politisi berkampanye dengan Puisi, Tapi Memerintah dengan Prosa"
Sekali lagi saya harus mengutip ucapan Presiden Amerika Serikat ke-35, John Fitzgerald Kennedy yang berkaitan dengan janji kampanye para politisi termasuk di dalamnya para pasangan calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.
Menurut Roger E.M dan Storey J.D dalam bukunya yang berjudul "Communication Campaign. In Handbook of Communication Science" Kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
Sementara dalam konteks kampanye  yang berkaitan dengan kontestasi politik  menurut Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
Biasanya, berkaca pada beberapa kali penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi  para politisi yang maju dalam kontestasi politik kerap memaparkan program kerja atau janji politik yang mereka ketahui tak akan mampu mereka tunaikan.
Mereka sibuk merangkai kata-kata indah bak puisi untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya, padahal sebagian dari kata-kata indah tadi tak bermakna lantaran pada akhirnya mereka tak akan mampu melaksanakan apa yang sudah mereka janjikan.
Hal terpenting bagi para politisi itu bagaimana caranya agar mereka bisa terpilih, bacot apapun bakal mereka jabani, tanpa melakukan kalkulasi matang terhadap kondisi yang ada.
Kita tahu dan tentunya sudah banyak mendengar, isu kampanye para politisi termasuk pasangan calon presiden bermain kebanyakan diseputar isu-isu ekonomi, karena disisi inilah rakyat bakal lebih aware dan merasakan dampak dari sebuah kebijakan.
Dan lucunya, terkadang para politisi termasuk para capres, akan menjanjikan sesuatu sesuai audiencenya, tanpa melihat ekosistem dan tarik menarik kepentingan di sektor tersebut.
Misalnya, ketika audiencenya para petani, mereka alan dijanjikan harga jual hasil pertanian tinggi dengan produksi berlimpah, dan ujungnya memastikan, kalau dirinya menjadi penguasa maka petani dijamin bakal sejahtera.
Di kesempatan lain, saat audiencenya pedagang dan masyarakat umum, para capres menjanjikan harga bahan kebutuhan pokok terutama hasil-hasil pertanian harga belinya bakal murah atau terjangkau oleh masyarakat.
Ini kan paradoks, bahkan cenderung diametral. Di satu sisi menjanjikan harga jual tinggi, di sisi yamg lain mereka juga menjanjikan harga beli rendah, di mana ketemunya?
Bagaimana caranya, membuat komoditas pertanian itu berharga jual tinggi tapi bisa dibeli masyarakat dengan harga murah. SUBSIDI?
Dan kebanyakan dari janji-janji kampanye para capres itu, selalu berada di sisi belanja atau pengeluaran... spending.... spending.... dan spending, mereka menjanjika n gratis ini itu.
Mari kita menukik pada janji-janji para capres yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024, yang seluruhnya berbicara masalah pengeluaran.
Pasangan Capres no urut 3, Ganjar-Mahfud menjanjikan, jika mereka memenangkan Pilpres maka gaji guru akan dinaikan menjadi Rp 30 juta setiap bulannya.
Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi( Kemendibud-Ristek) jumlah guru PNS di Indonesia saat ini adalah sebanyak 1,3 juta guru.
Dengan gaji Rp.30 juta per bulan, berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) harus menyediakan dana  per tahun sebesar Rp.30 juta x 1,3 juta x12 = 468 triliun hanya untuk gaji guru, duitnya dari mana, APBN Indonesia 2023 saja sebesar Rp.3.061 triliun untuk seluruh kebutuhan pengelolaan dan pembangunan negeri ini.
Belum lagi jika dilihat dari keadilan, tenaga kesehatan apa kabarnya? Mereka juga merasa profesi mereka penting, mana bisa guru mendidik kalau kesehatannya tidak terjaga.
Kemudian mereka meminta besaran gaji yang serupa, apa ga jebol dan berantakan tuh keuangan negara.
Begini loh, satu kebijakan itu akan berkaitan dengan kebijakan yang lainnya, interdependensi, makanya dibutuhkan helicopter view untuk membuat sebuah kebijakan itu harus diperhitungkan secara komprehensif  bukan hanya asal janji-janji tapi tak rasional dan bisa dilakukan.
Pasangan calon no 2, Prabowo-Gibran terus menggebu menjanjikan makan siang dan susu gratis bagi seluruh pelajar Indonesia, balita, dan ibu hamil.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pelajar dari PAUD hingga Sekolah Menengah atas di Indonesia pada tahun ini, mencapai 57, 98 juta orang.
Kita asumsikan, satu kali makan gratis rata-rata Rp.15.000-Rp.20.000 per anak, sementara untuk susu Rp.3.000-Rp.5.000per anak.
Tentu saja harga asumsi itu, menunya akan berbeda-beda disetiap daerah, untuk ukuran Jakarta makan dengan harga Rp.15.000 menu apa sih yang bisa didapat, sayur , telur, dan tempe/tahu ,mungkin.
Oke lah misalnya dengan harga asumsi itu yang digunakan berapa kira-kira  anggaran yang harus disiapkan negara untuk janji makan siang dan susu gratis ini.
57, 98 juta x 225 hari sekolah x Rp.15.000 = Rp.221,8 triliun ditambah susu, dengan asumsi harganya @ Rp.3.000 anggarannya untuk membelinya sekitar Rp. 44,36 triliun, jadi total APBN yang akan tersedot untuk memenuhi janji Prabowo-Gibran ini sekitar Rp. 266,16 triliun.
Jumlah yang cukup wow, duitnya dari mana?Â
Sedangkan pasangan capres no urut 1, Anies-Muhaimin menjanjikan tunjangan ibu hamil Rp.6 juta selama masa kehamilan 9 bulan dan BBM gratis bagi pengendara kendaraan roda dua.
Berapa banyak duit negara harus habis dialokasikan untuk janji ini, pastinya akan menghabiskan hingga ratusan triliun.
Sekali lagi duit darimana?
APBN Indonesia saat ini tak akan mampu menanggungnya, bisa sih diambil untuk pos janji-janji kampanye para capres ini tapi pos lain bakal kosong melompong, alhasil ya jeblok juga pada akhirnya.
Coba lah janji kampanye dan program kerja itu dibuat dan disusun secara masuk akal dan bisa dilakukan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada.
Rakyat pada akhirnya akan rasional juga  dan menganggap janji-janji para capres itu tak lebih dari "ngedabrus" tak tentu arah, hanya agar terpilih.
