Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Visi "Satu Kesemakmuran" Anies Baswedan, Jangan Sebatas Berbeda di Tata Kata

8 Mei 2023   14:40 Diperbarui: 8 Mei 2023   14:48 1026
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Bahkan Presiden Indonesia saat ini, Jokowi berulang kali menekankan tentang visinya terkait "satu kesemakmuran" tersebut. 

"Kembali ingin saya tegaskan bahwa kemajuan, kemakmuran, maupun kesejahteraan yang ingin kita wujudkan, bukanlah kemakmuran orang per orang, bukan kemakmuran  untuk sekelompok orang, bukan kemakmuran untuk saru golongan, tetapi kemakmuran yang ingin kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia"  Ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan pada Selasa 31 Januari 2017.

Tahun 2017 loh, ini di periode pertamanya Jokowi menjadi Presiden Indonesia, dan langkah menuju "satu kemakmuran" tersebut sudah mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-7.

Contohnya, kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Sabang sampai Merauke. Padahal sebelumnya harga BBM di Papua dan sebagian wilayah Timur Indonesia berkali lipat lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Barat Indonesia khususnya Jawa, Bali, dan Sumatera.

Mengapa kebijakan satu harga BBM menjadi bagian penting dalam pemeratan kemakmuran?

Lantaran BBM merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah proses produksi, mahal atau murahnya BBM outputnya akan memengaruhi harga barang.

Semakin mahal BBM, ongkos produksi semakin mahal, harga jual barang produksi tersebut juga akan semakin mahal akibatnya rakyat kebanyakan tak akan mampu membeli barang tersebut, akibatnya kemakmuran masyarakat tak akan merata, Timur sulit, Barat mudah.

Selain itu disparitas harga semen pun terus dikurangi secara signifikan, artinya tracknya sudah benar menuju pemerataan kemakmuran yang lebih berkeadilan.

Tapi, apakah pemerataan kemakmuran atau dalam bahasa Anies "satu kemakmuran" tersebut sudah dapat diwujudkan di Indonesia, ya belum lah, masih jauh malah.

Untuk mengukur pemerataan kemakmuran di sebuah wilayah atau negara, salah satunya menggunakan koefesien Gini atau Gini Ratio, sebuah ukuran distribusi pendapatan yang paling umum digunakan. 

Sederhananya, semakin tinggi angka Gini Ratio-nya, semakin tinggi pula ketidakmerataan kemakmuran. semakin rendah Gini Ratio-nya maka semakin merata pula pembagian kue kemakmuran di sebuah wilayah atau negara. Merata sama sekali angkanya 0, tidak merata sama sekali angkanya 1.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun