Sebagai pengguna aktif transportasi umum terutama KRL setiap hari, saya merasakan betul situasi berdesakan tersebut, apalagi ketika harus merasakan transit di Stasiun Manggarai.
Bahkan belakangan, entah karena PT.KCI mulai lebih banyak mengistirahatkan unit gerbong KRL-nya, rangkaian yang melayani penumpang pada waktu rush hour antara jam 05.00-08.00 di pagi hari dan 16.00-19.00 di petang hari, kebanyakan hanya 8 gerbong saja, padahal biasanya 12 gerbong, akibatnya kepadatan di dalam gerbong menggila.
Apalagi jika kemudian 16 rangkaian gerbong itu tak dipergunakan lagi tanpa ada penggantinya. Headway atau jarak antara jadwal perjalanan aan semakin jauh karena jumlah perjalanan kereta mau tidak mau akan dikurangi.
Saat ini saja yang perjalanannya mencapai 1.100 perjalanan setiap harinya, kepadatan penumpang sudah sangat mengkhawatirkan.
Terbayang akan seperti apa pengguna KRL, sebagian besar dari kami  tak memiliki privilege seperti para anggota DPR yang terhormat dan pejabat di Kemendag dan Kementerian Perindustrian untuk memilih kendaraan saat mengais rejeki.
KRL adalah sarana transportasi paling rasional buat kami para penghuni rumah dipinggiran Jakarta, saat mengais rejeki di pusat-pusat perekonomian Ibukota Jakarta.
Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini Kemendag dan Kemenperin serta DPR, Logika berpikirnya harus serupa dengan saat mereka menyetujui impor beras.
Jika impor beras tak dilakukan saat ini  maka harga beras akan mahal dan stok beras nasional terancam, karena produk beras nasional belum mampu memenuhi kebutuhannya "saat ini"
Begitu pun dengan impor rangkaian KRL eks Jepang, jika tak dilakukan saat ini maka PT .KCI tak akan mampu memberi pelayanan maksimal terhadap rakyat dalam hal ini pengguna KRL.
Keduanya, sama -sama demi kepentingan rakyat Indonesia kan?
Dan bukan berarti tak mencintai atau tak ingin melihat industri nasional dalam negeri maju dan berkembang, laju pertumbuhan produksi dan laju pertumbuhan kebutuhan saja yang belum sinkron waktunya.
