Selain itu, jika opsi berbayar ini dibuka implikasi sosial politiknya akan buruk bagi pemerintah, apalagi pemegang hak impor vaksin Covid-19 adalah pemerintah dan perusahaan milik negara.
Jadi dengan mudah telunjuk akan diarahkan ke Pemerintah Jokowi bahwa mereka berbisnis atas nama pandemi.
Dan itu buruk sekali, masa pemerintah membisniskan keselamatan dan keseharan rakyatnya yang seharusnya dilindungi tanpa syarat apapun.
Perkara anggaran negara yang seret akibat menangani pandemi selama 2 tahun ini, ya untuk mencari solusinya itu tugas pemerintah lah.
Ingat, kalau sampai omicron menimbulkan ledakan kasus infeksi baru Covid-19, bukan hanya masalah anggaran yang akan tambah compang camping karena pembatasan kembali terpaksa harus dilakukan, ekonomi menjadi tak beranjak kemana-mana, tapi keselamatan rakyat yang utama.
Kerugiannya mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan membayari seluruh masyarakat vaksin booster.
Intinya, masyarakat harus bisa terlindungi keselamatannya, dengan biaya sebesar apapun.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
