Dengan logika ini hampir dapat dipastikan mereka akan memilih keluar rumah saja.Â
Kondisi inilah yang menjadi salah satu pamgkal masalah mengapa PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah saat ini tak berhasil, selain kedisplinan masyarakat yang memang kurang.
Target kebijakan PPKM Darurat ini mampu menurunkan mobilitas masyarakat diatas 30 persen, faktanya kisaran penurunan mobilitas masyarakat hanya berkisar 6 persen hingga 21 persen.
Angka 21 persen pun baru tercapai 2 hari belakangan, makanya kemudian PPKM Darurat tak menunjukan hasil yang sesuai harapan, akibatnya target tak tercapai.
Jika kemudian PPKM Darurat harus diperpanjang, agar penularan Covid-19 bisa terkendali, masyarakat pasti akan menjerit, ekonomi mereka akan hancur berantakan.
Kita bisa menyaksikan berbagai konflik dan keluhan ketika petugas yang berniat menegakan PPKM Darurat kepada para pedagang kaki lima dan pemilik warung makan.
Kondisi yang sungguh sangat dilematis, tak membuka warung mereka terancam gak bisa makan, dibuka penyebaran Covid-19 menggila.
Lantas bagaimana menyikapi hal ini?
Pemerintah HARUS MEMBERI BANTUAN SOSIAL, bagi siapapun yang terdampak penanganan dan pengendalian Covid-19.
Saat ini dengan sejumlah alasan terutama masalah data penerima yang perlu divalidasi ulang, berbagai bantuan sosial  yang rencananya diberikan oleh pemerintah menjadi terlambat.
Sesuatu yang sebenarnya tak perlu terjadi, kan bukan kali ini saja bansos diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima.
