Lebih jauh lagi, jika kita mau mencermati secara seksama para ketidak berhasilan PPKM Darurat ini lantaran pekerja di sektor non esensial pun masih masuk bekerja.
Barang produksi dan jasa kan harus tetap diproduksi agar perusahaan bisa menghasilkan cashflow untuk operasional perusahaan termasukmenggaji mereka.
Jika semua distop karena PPKM Darurat diberlakukan konsekuensinya harus ada subsidi agar perusahaan tak melakukan PHK dan tetap bisa menggaji mereka dengan jumlah sama banyaknya saat waktu normal.
Menurut Chatib Basri, Profesor ekonomi Universitas Indonesia, jika pembatasan kegiatan masyarakat apapun istilahnya mau lockdown, PSBB, atau PPKM ingin berhasil, bayar masyarakat untuk diam di rumah.
"Jadi orang harus dibayar untuk diam di rumah, itu kenapa bantuan langsung tunai sangat penting, pemerintah harus memberi kompensasi agar orang diam di rumah, karena kalau tidak, mereka akan tetap keluar untuk bekerja, khususnya di sektor informal," kata Chatib. Seperti dilansir Tempo.co, beberapa waktu lalu.
Darimana pemerintah memiliki uang untuk membayat masyarakat, hentikan dulu pengeluaran anggaran untuk sektor-sektor non esensial ditengah pandemi.
Hentikan untuk sementara anggaran buat infrastruktur alihkan untuk kebutuhan penanganan pandemi misalnya, toh jika pandemi ini telah terkendali itu bisa dilanjutkan kembali.
Ingat Indonesia kondisinya sudah sangat kritis untuk urusan pandemi Covid-19 ini. Jika pandemi terkendali, ekonomi pun akan bisa kembali berjingkrak.
Tanpa itu ya kita liat sendiri saat ini, on dan off terus tanpa ada kejelasan kapan berakhirnya pandemi ini.
Dan ekonomi masyarakat dan nasional pun akan terus terpuruk. Mencari titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi memang ideal, tetapi jika situasi ideal itu susah didapat pastikan kesehatan yang diutamakan.
Anggaran harus disiapkan untuk itu, bukankah fungsi bernegara bagi rakyatnya. Pemerintah bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya.
