Antara Sandiaga Uno, Bahlil Lahadalia atau Rosan Roeslani yang Akan Menjadi Bos Kementerian Investasi Bentukan Jokowi?

Keinginan Presiden Jokowi untuk merubah Nomenklatur Kementerian di Kabinetnya sudah mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Terdapat satu kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kemendikbud dan Ristek.

Konsekuensi pasti dari perubahan nomenklatur kementerian ini adalah kocok ulang personalia yang terdapat dalam kabinet.

Tinggal pertanyaan siapa yang akan mengisi pos di Kementerian Investasi dan apakah Nadiem  Makarim akan tetap menjadi bos di Kemendikbud, atau digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjadi Menristek.

Bisa juga terjadi kocok ulang atau reshuffle secara lebih luas, artinya akan ada pergeseran personalia tak hanya terbatas pada 'government action' tersebut.

Karena bisa jadi untuk mengisi posisi di Kementerian Investasi, Jokowi akan menunjuk Sandiaga Salahudin Uno misalnya untuk menjadi Menteri di pos tersebut.

Meskipun santer terdengar sih, Bahlil Lahadalia -lah yang akan menduduki kursi Menteri Investasi tersebut, sejalan dengan tugasnya saat ini yang menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Atau bisa jadi 'coming from behind', Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir, Roslan Roeslani  yang akan menduduki bos di Kementerian yang baru saja terbentuk itu.

Kenapa nama Sandiaga Uno jadi ramai diperbincangkan untuk mengisi kursi di Kementerian Investasi?

Jika mengacu pada sejumlah kriteria sosok yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk calon pemimpin kementerian baru ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian yang paling penting calon menteri tersebut harus memiliki jejaring bisnis yang luas.

"Network (jaringan) pertama. Investasi itu butuh network," kata Donny, seperti dilansir Bisnis.Com, Sabtu (10/04/21).

Kriteria selanjutnya adalah sosok tersebut harus mampu membuat investasi masuk ke Indonesia dan punya dampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Nah, sosok Sandi Uno secara teknis kelihatannya sangat cocok dengan jabatan ini. Pengalaman panjangnya di dunia bisnis saya kira akan membantu tugas-tugasnya di kementerian bentukan baru ini.

Jaringan bisnisnya membentang dari Amerika, Eropa hingga di Asia. Kemampuan negosiasi dan kedalaman pengetahuaannya di dunia bisnis internasional tak diragukan lagi.

Selain itu, karena menteri itu jabatan politis  tentu saja hal ini harus diperhitungkan, dan saya kira   dalam koalisi pendukung Jokowi pun sosok Sandi ini akan diterima.

Namun, jika Sandi ditunjuk berarti reshuffle yang akan terjadi menjadi lebih luas karena posisi Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  harus diganti, padahal ia baru 3 bulan lalu menduduki jabatan tersebut.

Artinya adaptasi kembali harus terjadi bagi pengganti Sandi dan organ-organ di dalam Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, dan itu akan menimbulkan distraksi untuk mencapai target kebangkitan industri pariwisata di Indonesia setelah luluh lantak dihantam pandemi Covid-19.

Bagi Sandi, jika ia ditunjuk sebagai Meninves selain ia harus membangun birokrasi di Kementerian yang baru itu, ia pun kembali harus mengadaptasi dirinya dengan tugas barunya tersebut.

Padahal waktu tak sepenuhnya berpihak kepadanya, karena masa kerjanya mungkin hanya 3 tahun saja. 

Nah, bagaimana dengan Bahlil Lahadalia, jika BKPM dilebur ke dalam Kementerian Investasi saya rasa secara birokratis ia lah yang paling pas dan cocok menduduki jabatan Menteri Investasi "pertama" di Indonesia.

Bahlil tak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan mungkin ia bisa langsung bekerja lantaran ia pada dasarnya hanya akan berganti kapal namun personalia yang mengisinya akan tetap sama.

Secara teknis, pantas atau tidak dirinya menduduki jabatan tersebut, tinggal diukur saja dari kerjanya dalam memimpin BKPM 2 tahun terakhir ini.

Apa ukurannya, ya realisasi investasi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Meskipun mengukurnya tak bisa secara normal juga  dan menjadi agak berbeda karena dunia memang tengah diguncang pandemi yang dampaknya juga sangat terasa di dunia invetasi langsung atau direct invesment.

Menurut laman resmi BPKM, secara kumulatif, pencapaian realisasi investasi tahun pada 2020 (Januari-Desember) tercatat mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1 persen dari target Rp817,2 triliun.

Realisasi investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun atau 50,1 persen , sedangkan PMA sebesar Rp412,8 triliun atau 49,9 persen dari seluruh realisasi investasi yang terjadi.

Apakah angka yang tercatat ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan?

Kita serahkan saja pada Presiden Jokowi untuk menilainya, karena sejatinya Jokowi selaku Presiden RI  lah yang bisa mengangkat dan memberhentikan para menterinya.

Meskipun masukan dari masyarakat tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan Jokowi untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya.

Kemungkinan besar Bahlil menjadi Meninves ini bisa terjadi dengan catatan BKPM berubah bentuk atau melebur menjadi Kementerian Investasi, jika itu tak terjadi dan BPKM masih eksis, ya Bahlil saya pikir akan tetap berada di pos nya sebagai Kepala BPKM.

Nah, diluar kedua orang yang memang anggota Kabinet Jokowi Jilid-2. Salah satu calon Meninves yang pantas untuk diperhitungkan adalah Ketua Kadin, Rosan Roeslani.

Secara teknis ia cukup mumpuni, jaringan bisnisnya sangat luas. Dan ingat Rosan merupakan sekondan Sandiaga Uno, Erick Thohir,  dan Muhammad Lutfhi, dalam membangun empirium bisnisnya. Ketiga orang tersebut kini  telah ada terlebih dulu di Kabinet Jokowi,

Kemampuan teknis dan jaringan bisnisnya setara lah dengan 3 orang tersebut. Ia pun piawai mengelola organisasi terbukti ia membawa Kadin lebih maju lagi.

Secara politis Rosan pun saya kira dapat diterima koalisi lantaran kita tahu juga, sedari awal memang pengusaha berusia 52 tahun ini merupakan pendukung Jokowi.

Hanya saja mungkin akan  sedikit membutuhkan waktu adaptasi dengan birokrasi, mengingat ia sama sekali tak berpengalaman di institusi pemerintah yang cenderung birokratis 

Namun bisa saja Jokowi memilih diluar ke-3 orang itu, toh mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak preogratif Presiden sesuai Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi siapapun nantinya yang ditunjuk menjadi Menteri Investasi Pertama, itu lah pilihan Presiden dan harusnya yang terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan.

We'll See....