Hal senada diungkapkan oleh Lembaga Riset Bahana Macro Data Flash, pelarangan mudik tahun ini justru dapat menahan laju permintaan dan menjaga uang tetap mengalir di Jakarta, wilayah dimana pertumbuhan ekonomi masih tetap berjalan dengan baik.
"PDB Jakarta berbobot 20 persen secara total dari PDB Indonesia, pelarangan mudik mungkin akan menghalangi orang-orang untuk bepergian ke luar Jakarta, tetapi tidak akan menahan mereka dari makan di luar atau melakukan pembelian di dalam kota, terlebih melihat perkembangan Covid-19 yang penuh harapan," tutur riset Seperti yang dilansir Bisnis.com, Jum'at (26/03/21).
Namun hal berbeda dinyatakan oleh Ekonom Institute for Development Economic and Finance(Indef), Bhima Yudhistira, kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah ia kategorikan ke dalam salah satu kebijakan yang plin-plan.
Memang sebelumnya pemerintah disebutkan tak akan melarang mudik, tetapi belakangan tiba-tiba saja pemerintah fix melakukan pelarangan mudik. Hal ini menurut Bhima akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2021.
Ia meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan kembali terkontraksi, sehingga pertumbuhannya akan tetap negatif seperti 4 Kuartal sebelumnya.
Artinya jika prediksi Bhima ini benar, 5 kali berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia terus negatif meskipun secara konsisten menunjukan tren perbaikan yang tercermin dari mengecilnya angka pertumbuhan negatifnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menurut data dari BPS tercatat minus 2,07 persen dibanding tahun 2019 lalu. Sementara di Kuartal akhir 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 2,19 persen, membaik dari pertumbuhan Kuartal III 2020 yang terkontraksi sebesar3,39 persen.
Nah, lantaran kebijakan larangan mudik maka Bhima memprediksi pertumbuhan ekonomi di Kuartal II ini masih akan berada di teritori negatif 2-3 persen.
"Perkirakan saya perekonomian masih akan negatif 2-3 persen. Jadi memang cukup berat di kuartal kedua. Kuartal pertama juga diperkirakan masih negatif kisaran 1-2 persen," ujar Bhima, seperti dilansir Cnnindonesia. Kamis (02/04/21).
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan dengan larangan mudik ini sebaran uang di kampung yang ia perkirakan sebesar Rp.200 triliun akan menguap, redistribusi ekonomi dari kota-kota besar ke pedesaan tak akan terjadi.
Pun demikian dengan potensi bisnis di daerah dan sektor pariwisata dengan larangan ini tentu saja mereka akan kembali gigit jari.Â
