Seperti yang sudah saya duga, dalam tulisan saya sebelumnya tentang pembubaran Front Pembela Islam Rabu (30/12/20) kemarin, PKS akan menjadi elite politik yang akan membela FPI, terkait pembubaran dan pelarangan seluruh aktivitas ormas yang didirikan oleh Rizieq Shihab ini.
Hidayat Nurwahid salah satu petinggi PKS yang juga merupakan wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara bertubi-tubi membela FPI seraya menyalahkan pemerintah Jokowi atas keputusannya menjadikan FPI sebagai ormas terlarang, lewat akun Twitternya, @hnurwahid
"Indonesia adalah negara hukum dan menjamin HAM. Mestinya 'pelarangan/penghentian Kegiatan FPI' melewati proses di pengadilan. --->
----> Sayangnya, proses itu dihapus dalam UU Ormas No.16/2017 yang mengesahkan Perppu Ormas yang dibuat Presiden @jokowi. Sekalipun dahulu Perppu itu ditolak oleh Gerindra, PAN, @PKSejahtera dan para aktivis HAM. #Indonesia #Pancasila #NKRI #FPI" cuitnya.
Tak cuma satu cuitan ada 3 cuitan lainnya terkait hal ini yang intinya mereka membela FPI, dan menyalahkan pemerintah.
Selain Hidayat Nurwahid, politisi PKS lain Mardani Ali Sera menyatakan bahwa pembubaran FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas.
"Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (30/12/20). Seperti dilansir Detik.com.
Sikap PKS tersebut bisa dipahami lantaran ada kedekatan dan kepentingan politik antara keduanya. Kedekatan ini terbangun lantaran ada kesamaan pandangan dalam hal identitas keagamaan yang dibungkus ideologisasi politik.
Dalam bahasa sederhananya ada saling menunggangi kepentingan antar keduanya, semacam simbiosis mutualisma. Sebagai bagian dari elite politik di Indonesia, PKS memiliki kepentingan terkait tingkat keterpilihan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah partai politik.
Meskipun terdapat perbedaan mendasar antar kedua organisasi tersebut, karena PKS merupakan parpol resmi yang memiliki wakilnya dalam sistem pemerintahan, sementara FPI relatif bergerak diakar rumput secara informal tapi di lapangan segmen masyarakat yang keduanya bidik beririsan tebal.
Namun perbedaan inilah yang menjadi sebuah sinergi saling menguatkan kedua pihak sehingga mampu memperkuat posisinya masing-masing. Jika dicermati selama ini, boleh dikatakan tak ada satu pun konflik yang menghadap-hadapkan FPI dan PKS.
Jadi secara kasar pembagiannya FPI bergerak secara fisik, sementara PKS bergerak secara politis yang berlandaskan nalar dan pikiran serta memiliki akses untuk berbuat secara konstitusional . Meskipun untuk beberapa kesempatan yang cukup besar seperti "aksi bela Islam" 2017 mereka berkolaborasi dari kedua sisi.
