"Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang mendukung Pancasila "ujarnya saat pengumuman bakal calon pemimpin daerah dari PDIP dalam Pilkada serentak 2020.
Lah kok bisa mba Puan Maharani yang cikal bakal partai nya saat jaman Orba disebut tak Pancasilais oleh penguasa Orba, mengklaim hal tersebut pada sebuah daerah yang tak pernah memenangkan partainya PDIP dalam rentetan pesta demokratis di Indonesia mulai dari Pilkada, Pemilu hingga Pilpres.
Seharusnya mereka tahu bagaimana rasanya diberi cap tak Pancasilais, karena mereka pernah mengalaminya sendiri selama 32 tahun.
Jangan-jangan Pancasila selain jadi dasar negara Republik Indonesia, juga dijadikan alat untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa.
Dan siapapun yang berkuasa dialah yang berhak merasa paling Pancasila. Walaupun kemudian dibantah oleh kader -kader PDIP dan para pendukungnya seperti yang diucapkan Hasto Kristyanto Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa ujaran Puan itu adalah penyemangat bagi para kadernya di Sumbar untuk memenangkan PDIP.
Meskipun kemudian berubah lagi, ini merupakan dialektika ideologis dan itu didasari dengan maksud baik agar Pancasila benar-benar diamalkan.
Lain lagi kilah Arteria Dahlan Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP yang menyebutkan tak mungkinlah Puan bermaksud buruk dengan ucapannya tersebut toh ia pun memiliki darah Minang  yang kental.
Terakhir, Ade Armando yang menyebutkan seharusnya Masyarakat Sumbar Introspeksi diri dengan ucapan mba Puan tersebut alih-alih berpolemik lebih lanjut.
Ia menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar khususnya kota Padang termasuk 5 besar daerah yang intoleran, toleransi beragamanya sangat rendah.
Ia mencontohkan masalah aplikasi Injil berbahasa Minang yang dilarang oleh Gubernur Sumbar.
"Itu maksudnya apa? Kalau orang Sumbar memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang," ujar dia. Minggu (06/09/20) seperti dilansir IDNTimes.com
