Ini harus benar-benar disikapi dengan serous, jangan cuma retorika tetapi ujung-ujungnya salah sasaran bahkan tidak terealisasi seperti yang diharapkan masyarakat.
Jika tak tersaluran dengan tepat bansos ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan berpotensi marah dan kemudian mengabaikan kebijakan PSBB seperti aturan pemerintah.
Pemerintah sendiri dalam melakukan pendataan menggunakan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan menyiapkan anggaran dan bansos ini.
Sementara untuk mendapatkan data para pelerja yang terkena PHK dan masyarakat yang sebelumnya tidak miskin, karena pandemi ini menjadi miskin pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi sinkronisasi  data itu menjadi penting.
Bansos ini sangat penting tersalurkan secara tepat, agar masyarakat bisa melanjutkan hidupnya sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tetap dirumah dan melaksanakan physical distancing, dan program PSBB bisa berlanngsung sesuai harapan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H