Dalam pembahasan penentuan APBD di akhir 2019, program rumah tanpa uang muka ini kembali mencuat, setelah DPRD DKI menolak menyetujui besaran anggaran untuk program ini yang sebesar Rp. 2 triliun.
Anggota dewan kemudian menyepakati anggaran yang akan dikucurkan untuk program unggulan Anies ini, dalam APDB DKI Â hanya Rp. 500 miliar.
Kritik pun mengiringi persetujuan anggaran tersebut, bahkan Fraksi Partai PKS yang notebene-nya merupakan partai pendukung Anies, menyoroti praktek DP 0 rupiah di rumah susun yang pertama dibangun Anies, Rusunami di Klapa Dua.
Di lokasi tersebut tersedia 780 unit hunian, namun yang terjual baru 100 unit saja. Ini akibat dari ketidakjelasan prosedur dan mekanisme di unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (FPRS) dan Bank DKI sebagai pelaksana pembiayaan kepemilikan hnian tersebut.
Pihak Pemerintah Provinsi DKI, seperti dilansir oleh Liputan6.Com menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena ada masalah dalam verifikasi di Bank DKI.
Dinas Perumahan DKI menyatakan sejak bulan November 2018 terdapat 2.359 peminat, yang lulus verifikasi administrasi sebanyak 1.790 pemohon.
Setelah mengajukan permohonan kredit ke Bank DKI, menurut Kepala UFPRS, Dzikran Kurniawan ada proses selama 2 minggu untuk verifikasi kelaikan penerima kredit dari Bank DKI.
Akhirnya yang terverifikasi dan layak menerima kredit hanya 100 orang tersebut.
Jadi selama 2 tahun Anies memimpin Jakarta program unggulan rumah tanpa uang muka yang digembar gemborkannya tersebut baru dinikmati  oleh 100 orang tersebut.
Pihak DPRD merasa pesimis bahwa program rumah tanpa uang muka ini akan berhasil seperti yang diungkapkan oleh Pantas Nainggolan dari Fraksi PDIP.
" Salah satunya Masalahnya, kami tak bisa mengawasi  secara langsung program itu,"ujar Pantas beberapa waktu lalu. Seperti yang saya kutip dari Tirto.id.
