Ancaman Laut China Selatan Menjadi Penentu Kedaulatan Indonesia

Reaksi ini terjadi pada negara yang merasa terancam dari negara dengan kekuatan pertahanan yang besar. Hal ini Berpatokan pada perlombaan yang tiada hentinya. Perlombaan ini disebut sebagai Arms Race atau diartikan sebagai usaha kompetitif dan dinamis secara stagnan yang dilakukan dua atau lebih negara yang menginginkan kapabilitas militer lebih kuat.

Detterence Effect memiliki arti strategi untuk mencegah lawan mengambil tindakan represif terlebih dahulu. Kemampuan untuk menghancurkan negara lain sudah menjadi modal motivasi negara lain untuk menghindari dan bersikap koersif dengan mengantisipasi melalui akomodasi. penggunaan kekuasaan untuk melukai sebagai daya tawar adalah dasar dari teori deterensi, dan deterensi sangat berhasil bila tidak digunakan. 

Daya dukung yang ditawarkan melalui pemenuhan kekuatan militer yang ideal, maka dari itu harus memiliki kriteria tertentu untuk menjaga kedaulatan negara. 

Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses pemenuhan modernisasi alat utama sistem pertahanan. MEF ialah kriteria pokok minimum TNI sebagai syarat awal pertahanan negara. 

MEF memiliki unsur sumber daya untuk menghadapi ancaman serta melaksanakan tugas pokok fungsi secara menyeluruh. MEF diadakan untuk memaksimalkan seluruh kemampuan berdasarkan sumber ekonomi negara, maka terjadi keterbatasan anggaran untuk membangun kekuatan ideal bagi militer.

Respons pemerintah terkait keamanan nasional yakni adanya pembentukan Kogabwilhan I. Keamanan maritim wilayah Natuna adalah tanggung jawab Kogabwilhan 1 untuk melindungi dan pondasi defensif dari konflik klaim tiongkok. 

Lokasi strategis Kogabwilhan 1 berada di Tanjung Pinang, penempatan lokasi ini menghadap langsung ke laut dan dilewati ALKI-1. Pembentukan ini menjadi skala prioritas pemerintah dalam menunjukkan kekuatan menjaga kedaulatan teritotial sebagai kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk terwujudnya kedaulatan wilayah Natuna. Aspek yang diambil bukan hanya dari bidang militer, tetapi juga politik dan ekonomi yang menjadi komponen diplomatis.