Utang Jokowi 105 Kali Megawati, tapi Mega Jauh Menyejahterakan

Sama-sama berkuasa selama 3 tahun, sama-sama memegang Ideologi Trisakti Bung Karno, tetapi dari tabel diatas pencapaian Pemerintahan Megawati jauh sekali diatas Jokowi dalam hal menyejahterakan Bangsa Indonesia. Ini berkat teguhnya Megawati memegang prinsip kedua ideologi Trisakti Bung Karno, yaitu Berdikari di bidang Ekonomi. 

Ini tercermin dari jumlah utang dan indikator kesejahteraan masyarakat yang dicapai Jokowi dan Megawati masing-masing. 

Untuk jumlah utang, selama 38 bulan Megawati berkuasa, utang Pemerintah Pusat hanya bertambah Rp 12 Triliun sedangkan Jokowi dalam 35 bulan (per September 17) mencapai Rp 1.258 Triliun!! 

Tapi  dengan utang yang "imut" prestasi Megawati jauh melebihi Jokowi, dilihat dari sisi Indikator Kesejahteraan Rakyat (penurunan persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka).

Trisakti Bung Karno

Apa itu ideologi Tri Sakti Bung Karno?

Ini adalah Ideologi yang berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan serta pengarah bagi bangsa, penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk: 

Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Pertemuan tiga jam Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis Bogor Minggu 22 Oktober 2017 Istimewa

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama.

Untuk anda ketahui prinsip Trisakti ada dalam dokumen Nawacita serta RPJMN 2014-2019, artinya resmi menjadi panduan bagi Jokowi dalam pemerintahannya.

Indikator Jalannya Trisakti

Apa indikator dari yang sahih untuk mengukur Trisakti bidang Berdikari bidang Ekonomi?

Penulis mengambil 3 parameter yaitu:

1. Profil Utang (Jumlah, rasio terhadap PDB, keseimbangan primer), sumber data dari DJPPR Kementerian Keuangan dan Bappenas.
2. Penurunan Persentase Penduduk Miskin, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Penurunan Persentase Pengangguran Terbuka, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Poin pertama adalah input,mengukur seberapa besar kita "berdiri dengan kaki sendiri" dalam mengelola perekonomian.

Poin kedua dan ketiga melihat output, seberapa besar kemakmuran rakyat yang bisa dicapai akibat pengelolaan perekonomian tersebut.

ini sejalan dengan sila ke lima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", artinya kemakmuran menjadi tujuan akhir dalam mengelola perekonomian negara sebagaimana cita-cita para Founding Father. 

Dalam buku "Profil Utang Pemerintah Pusat" Edisi September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, parameter nomor 2 dan 3 yang penulis sebutkan diatas dijelaskan secara gamblang dalam salah satu slide nya dibawah ini.

Intinya harus ada keterkaitan antara Kebijakan Utang bagi Kemakmuran Rakyat.

Latar Belakang Tujuan Pengelolaan Ekonomi (dok DJPU Depkeu Profil Utang Pemerintah Pusat Edisi Sept 2013)

  

Penambahan Utang 

Tabel 2: Profil Utang Pemerintahan Jokowi (DJPPR Kemenkeu)

Dari tabel diatas yang diambil dari rilis DJPPR Kemenkeu "Profil Utang Okt 2017" Utang Pemerintahan Jokowi sudah bertambah Rp 1.258 Triliun (2015 - Sep 2017)

Sedangkan Megawati, dikutip dari rilis DJPU Depkeu "Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri & Surat Utang Negara), 2000 –2008" yang di update terakhir pada 30 November 2008, hanya bertambah Rp 12 Triliun saja (2002-2004). 

Artinya utang Jokowi 105 kali Megawati, memang nilai uang 10 tahun yang lalu dan sekarang tidak sama, tetapi "apapun minumannya" dengan jumlahnya utang ratusan kali lipat, utang Jokowi sangatlah dahsyat dari segi apapun dibandingkan Megawati (lihat tabel Utang Megawati dibawah ini).

Tabel 3 Data Utang Pemerintahan Megawati (dok: DJPU Depkeu)

Rasio Utang

Dilihat dari rasio utang terhadap PDB, dari sumber yang sama, Megawati berhasil menurunkan rasio utang dari 77% menjadi 56%, berkurang tajam sebesar 19% selama 2002-2004. Ini artinya Megawati betul-betul mewujudkan arti "Berdikari" secara sesunguhnya.

Tabel 4 Rasio Utang Tehadap PDB Pemerintahan Megawati (dok: DJPU Depkeu)

Sedangkan Jokowi, justru rasio utang terhadap PDB terkerek naik 3,9% (2015- Sep 2017), nampak jelas disini prinsip Berdikari yang ada dalam Nawacita dan RPJM 2014-2019 tidak diindahkan oleh Kabinet sekarang (lihat tabel berikut).

Rasio Utang Tehadap PDB Pemerintahan Jokowi (dok: DJPPR Kemenkeu)

Keseimbangan Primer Utang

Keseimbangan primer adalah = (Total penerimaan negara - Total Pengeluaran) - Total jumlah pembayaran bunga utang. 

Bila keseimbangan primer defisit, maka artinya jumlah utang yang ditarik lebih besar daripada jumlah bunga utang yang harus dibayar, atau sudah dalam tahap "Gali Lubang Tutup Lubang".

Selama Megawati berkuasa, keseimbangan primer selalu positif (per 2014 adalah Rp 36,9 Triliun lihat tabel 5 dibawah) oleh sebab itulah rasio utang terhadap PDB berkurang dari tahun ke tahun secara tajam.

Sedangkan di zaman Jokowi, keseimbangan primer selalu negatif dan cenderung makin membesar, per September 2017 mencapai minus Rp 144,3 Triliun (lihat Tabel 6 dibawah). 

Kasarnya, ditarik dari Megawati ke Jokowi, keseimbangan primer merosot 181.2 Triliun, sungguh angka yang sangat menggetarkan bagi penulis..

Tabel 5 Data Keseimbangan Primer Megawati, Data APBN 2004 (dok Bappenas)

Tabel 6 Data Keseimbangan Primer Jokowi (dok DJPPR Kemenkeu)

Kesimpulan dari data Profil Utang diatas:

Prinsip Berdikari di bidang Ekonomi sangat di pegang dan dilaksanakan penuh oleh Megawati, berlawanan dengan Pemerintah Jokowi sekarang.

Bagaimana dengan kinerja indikator kesejahteraan rakyat, apakah utang jumbo Jokowi akan menghasilkan indikator yang jauh lebih baik dari Megawati??

Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari 3 tahun periode kepresidenan, tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahunnya adalah:

1. Megawati 4,31%.
2. Jokowi 4,97%.

Terlihat Jokowi lebih tinggi 15% dibandingkan Megawati.

Seterusnya, apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan otomatis menghasilkan indikator kesejahteraan yang lebih baik juga??

Penurunan Penduduk Miskin   

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasenya (dok BPS)

Jika menilik penurunan Jumlah Persentase Penduduk Miskin, rata-rata penurunan pertahunnya adalah sbb:

1. Megawati 0,58% (data 2002 -2004)
2. Jokowi 0,11% (data Sep 2014 - Mar 2017)

Kesimpulannya, dalam penurunan persentase penduduk miskin, Megawati lebih baik 5 kali daripada Jokowi!

Penurunan Pengangguran 

Kalau dari segi penurunan persentase penduduk miskin Megwati unggul, lagi-lagi di bidang penurunan jumlah pengangguran Megawati berhasil menundukan Jokowi kembali.

Penurunan rata-rata per tahun persentase pengangguran terbuka adalah sbb:

1. Megawati 0,59% (data 2002 -2004)
2. Jokowi 0,20% (data Agustus 2014 - Feb 2017)

Kesimpulannya, Megawati lebih baik 3 kali daripada Jokowi!

Tabel 8 Data Pengangguran Terbuka Pemerintahan Megawati (dok BPS)

Tabel 9. Data Pengangguran Terbuka Pemerintahan Jokowi (dok BPS)

Mega Jauh Lebih Baik

Dengan seabrek data diatas, Penulis hanya berharap agar pola kebijakan Pemerintahan Jokowi bisa berubah, sebab:

1. Terbukti bahwa pemerintahan Jokowi kalah jauh efisien dibandingkan Megawati. 
2. Menilik jumlah utang Jokowi VS Megawati ibarat David VS Goliath atau Bumi dan Langit. 
3. Belum tentu modal "selangit" maka hasilnya akan "selangit" juga, jika tidak dikelola dengan tepat.
4. Dari data keseimbangan primer, utang Pemerintahan Jokowi sudah dalam tahap "Gali Lobang Tutup Lobang". 
5. Terbukti prestasi Megawati ibarat "Small is Beautiful", utang "imut" tapi hasilnya "jumbo"....  

Terakhir, Jokowi harus belajar banyak lagi tentang dahsyatnya Trisakti Bung Karno untuk membangun bangsa dari mentor nya Megawati.