KJP menjamin agar warga miskin yang sekolah untuk lepas dari ancaman putus sekolah bukan hanya uang sekolah yang dijamin melainkan bantuan yang kebutuhan sekolah atau pendukung tumbuh kembang anak lainnya melalui rekening bank DKI. Kemudian KJS merupakan jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh warga KTP DKI, minimal dengan adanya KJS bisa dirawat tanggungannya Kelas III di semua RS yang kerjasama dengan DKI.Â
Kurang lebih, akhirnya Pusat dibawah kepemimpinan SBY rilis program Universal Health Coverage serupa dengan KJS ini di akhir masa jabatannya namun DKI sudah duluan berikut soal KIP dimana Jokowi menjadi Presiden diadopsi pula dalam KIP yang mana cakupannya seluruh Indonesia bahkan sekarang sampai KIP Kuliah.
Kampung Deret
Program penataan kampung deret yang sudah berjalan di Kota Solo yaitu di kawasan bantaran Kali Pepe dan Bengawan Solo yang terkenal kumuh. Mungkin inisiatif seorang Jokowi untuk menata muncul karena beliau pernah hidup seperti ini, sehingga selayaknya ditata agar lebih bersih, rapi serta layak.Â
Apalagi Kota Solo merupakan destinasi wisata, barang tentu harus ditata agar cantik. Ia adopsi program tersebut dan nyatanya sudah ada kurang lebih hampir 40 kampung deret yang sudah ia tata per RW termasuk di Petogogan, Cipinang Besar Selatan dan Tanah Tinggi yang menjadi percontohan.Â
Meski program ini tidak sepenuhnya selesai karena realita masalah pertanahan di Jakarta yang terkesan serampangan dimana dominan sebuah kawasan kumuh dan padat banyak yang tidak bersertifikat karena tidak sesuai tataruang kota semestinya yang melanggar jalur hijau dan biru sehingga solusi cepatnya dialokasikan ke Rumah Susun. Program tersebut berubah menjadi bedah rumah dalam skala rumah bukan lagi skala RT maupun blok karena diliihat pula sertifikatnya.Â
Setidaknya yang sudah ada benar-benar memberikan arti bahwa kawasan kumuh bisa menjadi nyaman. Bahkan program ini berhasil dinasionalisasi oleh Jokowi sejak jadi Presiden di berbagai titik di Indonesia dalam Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang lebih luas bukan hanya penataan permukiman melainkan lahan di sekitaran sebagai lahan produktif maupun kawasan wisata berbasis kearifan lokal dan kesesuaian pada ruang hijau.
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
Salah satu pencapaian yang tidak bisa dipungkiri adalah buah kerja dari seorang Jokowi. Bisa terbayang ketika sejak zaman Orde Baru dahulu wacana ini bergaung di tahun 80an manakala saat itu Menristek BJ Habibie (mantan Presiden kita) usul kepada Presiden dan Gubernur DKI untuk segera eksekusi MRT.Â
Singkat cerita jalan panjang dan berliku terjadi dimana memang MRT diplanning dalam konteks jangka panjang (pembangunan jangka panjang) yaitu Lebak Bulus hingga Bundaran HI lanjut ke Kampung Bandan saat itu. 2008 BUMD MRT Jakarta didirikan oleh Fauzi Bowo yang mana konsorsiumnya bekerjasama dengan JICA dari Jepang namun tak kunjung dieksekusi pada saat itu. Lantas, begitu Jokowi berhasil menjadi Gubernur dan tepat di 1 tahun kepemimpinannya pada OKtober 2013 MRT berhasil digroundbreaking yang rencananya saat itu 2018 atau tepat Asian Games bisa dioperasikan namun molor karena kompleksnya masalah utamanya utilitas kota yang berantakan sehingga dirapikan sehingga Maret 2019, akhirnya MRT bisa diresmikan dimasa kepemimpinan Presiden Jokowi.Â
Jokowi tak tinggal diam, begitu menjadi Presiden ia langsung tetapkan MRT sebagai PSN agar fokusnya dalam administrasi menjadi lebih cepat mengingat plan selanjutnya MRT juga akan melewati kawasan timur-barat yang dikaji bersama Bappenas adalah lintas Provinsi karena moda ini juga harus menaungi kawasan penyangga baik Banten maupun Jawa Barat. Sehingga Pemerintah Pusat ambil andil.