Bagian 7: Tantangan Implementasi Pendekatan Klitgaard dan Bologna di Indonesia
Meskipun pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna menawarkan solusi teoritis yang kuat, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa hambatan utama yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini adalah:
A. Budaya dan Norma Sosial
Korupsi di Indonesia sering kali dianggap sebagai bagian dari norma sosial, terutama dalam bentuk gratifikasi dan nepotisme. Banyak individu yang terlibat dalam korupsi membenarkan tindakan mereka dengan alasan budaya, seperti balas budi atau "uang pelicin." Norma semacam ini membuat penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan etika sulit untuk diterapkan secara efektif.
Strategi Penanganan:
Kampanye Publik: Meluncurkan kampanye edukasi yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi. Misalnya, melalui media sosial, film, dan diskusi publik.
Peran Pemimpin Agama dan Tokoh Masyarakat: Melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan bahwa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.
B. Kompleksitas Sistem Pemerintahan
Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sangat terdesentralisasi. Otonomi daerah sering kali menciptakan celah baru bagi korupsi, terutama di tingkat daerah. Pemerintah pusat sering kali kesulitan memantau semua aktivitas yang terjadi di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan desa.
Strategi Penanganan:
Penguatan Sistem Pengawasan di Daerah: Memperkuat peran Inspektorat Daerah dengan memberikan pelatihan khusus tentang pengawasan dan akuntabilitas.
