(J): Berkhianat bila ia pergi menjadi Gubernur California. Tapi ini tidak, ia masih di Indonesia dan mencalonkan diri sebagai presiden RI. Bila terpilih, tentunya dia yang akan memimpin rapat koordinasi Kepala Daerah. Meminta pertanggungjawaban dari seluruh Gubernur, termasuk gubernur DKI Jakarta. Lagipula, siapa yang tidak menginginkan kenaikan karir. Tidak usah munafik, anda, saya, bila saya analogikan seperti ini: bahwa anda atau saya bekerja sebagai karyawan yang berprestasi kemudian ditawarkan promosi untuk posisi sebagai Manager di perusahaan (apakah itu ditempatkan di pusat atau di cabang, apakah itu lintas divisi), pasti anda akan menerimanya bila anda merasa mampu dan atasan anda merasa anda memiliki kapabilitas untuk itu. Dan itu adalah peningkatan karir bagi anda, investasi bagi perusahaan. Tanggung jawab tentunya lebih besar dan tentunya tidak ada sesuatu yang dilanggar, karena masih dalam satu bendera. Kecuali anda pindah ke perusahaan lain padahal anda terikat kontrak yang mengatakan bahwa anda akan kena penalti bila pindah atau keluar dari perusahaan sebelum berakhir kontraknya. Apalagi bila peningkatan karir ini didukung oleh masyarakat dan demi kemajuan bangsa. Alangkah lebih baiknya bila kita berkaca dan menempatkan diri sebagai orang tersebut sebelum menghakiminya. Justru, saya malah curiga, bahwa yang mengatakan bahwa Jokowi berkhianat adalah orang-orang yang takut bila Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
(P): Jokowi pernah mengamini kebijakan mobil murah yang justru memacetkan Jakarta. Kenapa ini bisa terjadi?
(J): Kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan provinsi.
(P): Dulu pakai mobil Esemka, sekarang lupa. Pencitraan?
(J): Baca di sini
(P): Jokowi pasti terlibat dalam kasus bus karatan.
(J): Jaksa Agung sudah membuat pernyataan bahwa Jokowi tidak terlibat.
(P): Jakarta masih macet, banjir dan lainnya. Mana prestasinya?
(J): Ini beberapa prestasinya yang berhasil saya rangkum:
1. Birokrasi protokoler diganti jadi blusukan (inspeksi lapangan untuk melihat langsung kondisi riil)
2. Membuka Balai Kota untuk warga DKI Jakarta dan berinteraksi langsung tanpa pengawalan super
